Kuota 30 Persen Perempuan Belum Terakomodir

Kuota 30 persen perempuan belum terakomodir dalam raperda Badan Permusyawaratan Desa Sleman Kuota 30 persen perempuan belum terakomodir dalam raperda Badan Permusyawaratan Desa Sleman IST

Berita9.com - Kuota 30 persen perempuan belum terakomodir dalam raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu dikarenakan Pasal 8 Permendagri 110 Tahun 2016, tidak memberi peluang lebih dari satu perempuan yang harus (wajib) di pilih melalui mekanisme pengisian keterwakilan perempuan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, R Inoki Azmi Purnomo SAg, mengatakan idealnya 30 persen anggota BPD itu dari kaum perempuan. Harapannya bisa menyuarakan aspirasi dari kalangan perempuan dan sebagai wujud kesetaraan perempuan dalam membangun pemerintahan.

“Selama ini keterwakilan perempuan masih kurang. Sebenarnya kami mendorong lebih banyak perempuan bisa duduk di BPD,” jelas Inoki.

Namun hal itu tidak dapat dilakukan, karena pansus terganjal dengan adanya Pasal 8 (1) Permendagri 110 Tahun 2016. Hal ini menutup peluang memilih lebih dari satu perempuan melalui mekanisme keterwakilan perempuan.

“Disitu sudah mengunci hanya memilih satu. Ini sebenarnya yang kami sayangkan,” ujarnya.

Meskipun demikian masih sangat terbuka peluang perempuan untuk duduk sebagai anggota BPD melalui musyawarah wilayah. Tentu berbeda prosesnya, karena calon dari keterwakilan wilayah bisa perempuan ataupun laki-laki.

Perempuan juga mendapat porsi dalam panitia tingkat desa, dalam Raperda mensyaratkan sekurang-kurangnya dua perempuan dari tujuh panitia tingkat Desa.

“Bulan Agustus ini pansus BPD akan melaksanakan dengar pendapat umum untuk menjaring masukan dari masyarakat. Aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pembahasan sebelum Raperda di sepakati untuk ditetapkan,” ujarnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top