MAKI Gugat Praper Jaksa Agung Terkait Dana Pensiun Pertamina

MAKI telah mengajukan gugatan praperadilan melawan Jaksa Agung atas berlarut-larutnya perkara korupsi Dapen Pertamina MAKI telah mengajukan gugatan praperadilan melawan Jaksa Agung atas berlarut-larutnya perkara korupsi Dapen Pertamina IST

Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terkait tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi Dana Pensiun (Dapen) Pertamina Bety Halim. MAKI akan melawan Jaksa Agung sebagai pihak Termohon.

"Kemarin Selasa tanggal 5 Juni 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, MAKI telah mengajukan gugatan praperadilan melawan Jaksa Agung atas berlarut-larutnya perkara korupsi Dapen Pertamina," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman dalam keterangannya, di Jakarta (7/6).

Menurut Boyamin, Jaksa Agung HM Prasetyo telah mengistimewakan Bety dengan tidak ditahannya setelah menjadi tersangka. Padahal tersangka sebelumnya dalam kasus yang sama, penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penahanan. Ada apa dengan Kejagung?

"Terlantarnya kasus (korupsi Dapen Pertamina) berupa belum ditahannya Bety Halim. Padahal dua tersangka yang lain, yakni Helmy Kamal Lubis dan Edward Soerjadjaya telah ditahan sejak awal. Dan keduanya sekarang sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," ujar Boyamin.

Alasan MAKI mengajukan gugatan praperadilan, ia mengatakan agar nanti dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan kepada Termohon dalam hal ini Jaksa Agung untuk melakukan penahanan terhadap Bety yang juga sebagai aktor intelektual dalam kasus dugaan korupsi Dapen Pertamina. Sehingga kasus tersebut bisa secepatnya dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Dengan gugatan ini dengan tujuan meminta Hakim untuk memerintahkan Jaksa Agung segera menuntaskan perkara korupsi Dapen Pertamina, termasuk menahan Bety Halim dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor," ucapnya.

Selain itu Boyamin menambahkan bahwa sidang perdana permohonan praperadilan akan dimulai setelah lebaran tahun ini karena terpotong dengan cuti bersama seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Biasanya sidang akan dimulai 2 minggu sejak pendaftaran. Karena ada cuti lebaran maka akan dimulai setelah cuti lebaran," ujarnya.

Seperti diketahui, pihak Termohon selaku Penyidik Pidsus Kejagung RI telah menetapkan tersangka baru terhadap Bety Halim dalam perkara Korupsi Kegiatan Penempatan Investasi Pengelolaan Dana Pensiun Pertamina Tahun 2013-2015.

Sebelumnya Kejagung telah menyidangkan di pengadilan Tipikor dengan terdakwa Muhamad Helmi Kamal Lubis dan telah divonis penjara 5 tahun 6 bulan dan uang pengganti sebesar Rp46 Milyar. Kejagung juga telah melakukan pelimpahan dan pembacaan dakwaan atas terdakwa Edward S. Soeryadjaya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Atas dasar hal tersebut, Boyamin menilai kasus korupsi Dapen Pertamina yang menjerat Bety Halim tidak jelas penanganannya, karena hingga sampai saat ini tersangka belum dilakukan penahanan.

"Bahwa sampai saat ini tidak adanya kejelasan tindak lanjut penanganan perkara atas tersangka Bety Halim. Sehingga kami telah mengirim surat dan somasi kepada Termohon Jaksa Agung berupa desakan untuk meminta dilakukan Penahanan terhadap Tersangka Bety Halim sebagai bentuk keadilan," tukasnya.

Sementara, lanjut Boyamin, bahwa Bety Halim sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi Dapen Pertamina sejak 4 Maret 2018. Namun sampai saat ini belum dilakukan penahanan oleh Kejagung.

"Dikarenakan terhadap dua tersangka sebelumnya, yakni Muhamad Helmi Kamal Lubis dan Edward S. Soeryadjaya telah dilakukan penahanan sesaat setelah ditetapkan sebagai Tersangka.

"Jadi perlunya penahanan terhadap Bety Halim karena senyatanya nama Bety Halim telah disebut dalam Surat Dakwaan dengan terdakwa Edward S. Soeryadjaya. Sehingga haruslah dimaknai oleh Termohon (Kejaksaan Agung) telah terdapat cukup keyakinan atas peran Bety Halim diduga terlibat dalam perkara korupsi aquo," tegasnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top