MAKI: KPK Tak Perlu Ragu Untuk Menjerat Pejabat Papua

Boyamin Saiman - MAKI Boyamin Saiman - MAKI IST

Berita9.com - Upaya KPK membongkar korupsi di Papua sudah mulai digalakkan. KPK semalam menetapkan dua tersangka dalam kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Kedua tersangka itu adalah Sukiman, anggota DPR periode 2014-2019 dan Natan Pasimba, Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK tak perlu ragu bila telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menjerat para pejabat Papua, termasuk Lukas sebagai tersangka. Menurutnya, langkah itu perlu diambil agar KPK tak dianggap main-main dan dilecehkan lagi.

"Biar KPK tak dianggap main-main dan dilecehkan lagi, kasus yang dipantau terkait dengan Papua harus segera naik ke tahap penyidikan," kata Boyamin, (7/2).

Boyamin menyatakan tindakan yang dilakukan rombongan pejabat Papua terhadap dua penyelidik KPK di Hotel Borobudur beberapa waktu lalu itu tidak dapat dibenarkan. Dia menegaskan semua warga negara, termasuk orang Papua, wajib menghormati penegak hukum.

"Jadi setelah tahu bahwa itu KPK mestinya kooperatif bukan kemudian melakukan penganiayaan. Memang itu kelihatannya mereka panik dan kemudian main hakim sendiri," ujarnya.

Boyamin lantas mendorong KPK mengambil-alih kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua pada tahun anggaran 2016 yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Kasus tersebut turut menyeret nama Lukas.

"KPK harus mensupervisi kasus (dugaan korupsi) dana beasiswa di Bareskrim, kalau perlu itu diambil alih KPK sehingga semua tertangani dengan baik," kata dia.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (PUKAT FH UGM), Oce Madril menyatakan KPK tetap harus melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi di pemerintah daerah Papua. Oce menyebut lembaga antikorupsi itu saat ini tinggal mengumpulkan sejumlah bukti-bukti tambahan.

"Kasus intinya tetap harus diusut oleh KPK, tentu KPK hrus melakukan proses hukum sesuai dengan bukti-bukti yang ada," kata Oce.

Sementara itu, kata Oce kasus dugaan penganiayaan yang dialami dua penyelidik KPK juga harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Menurutnya, jangan sampai kasus penganiayaan tersebut tak terungkapkan seperti teror kepada pegawai maupun pimpinan KPK yang terdahulu belum terbongkar.

"Polisi harus prioritaskan kasus ini," tuturnya.

Febri Diansyah sendiri mengakui bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan atas sejumlah dugaan korupsi anggaran negara di Papua. Menurut Febri, KPK akan merilis hasil penyelidikan tersebut sebagai tindak lanjut atas hak publik.

"Kami sampaikan bahwa KPK memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua," ujar Febri beberapa waktu lalu.

Febri mengatakan sejauh ini KPK belum dapat menyampaikan secara spesifik perihal korupsi apa yang terjadi di Papua berkenaan dengan anggaran negara. Dia hanya menyebut penyelidikan tersebut sebagai dukungan KPK agar pembangunan di Papua dapat berjalan dan dinikmati oleh masyarakat.

"Upaya KPK melakukan pencegahan di sejumlah daerah ini kami lakukan secara serius dalam kerangka mendukung pembangunan di Papua dengan cara mencegah korupsi di berbagai sektor," ujarnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top