MAKI Laporkan Bea Cukai Jateng-DIY Ke Irjen Kemenkeu

Boyamin menilai adanya dugaan pelanggaran standar Operasional Prosedur (SOP) dan dugaan kode etik Boyamin menilai adanya dugaan pelanggaran standar Operasional Prosedur (SOP) dan dugaan kode etik IST
Berita9.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Bea Cukai Jawa Tengah kepada Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan RI.
 
Laporan tersebut diajukan lantaran MAKI menilai adanya dugaan pelanggaran standar Operasional Prosedur (SOP) dan dugaan kode etik.

Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengatakan laporannya tersebut memiliki beberapa alasan.  Menurut dia, dugaan pelanggaran SOP tersebut adalah Bea Cukai Jateng DIY tidak memberikan jalur merah kepada PT SSJ saat melakukan penyidikan.

Bahwa berdasar informasi yang Kami terima selama kurun waktu antara 19 September 2017 hingga bulan Mei 2018, PT. SSJ dalam melakukan kegiatan importasi mendapat fasilitas penjaluran hijau, kuning, dan merah dari pejabat Dirjen Bea Cukai pusat atas rekomendasi dari kepala kantor Dirjen Bea Cukai Jateng DIY,” kata Boyamin.

Boyamin menilai, jika pemberian jalur hijau atau kuning itu adalah kebijaksanaan dengan tujuan PT. SSJ membayar denda, hal tersebut tidak menjadi soal.

Namun nyatanya hingga kini Terperiksa tidak pernah membayar denda sehingga Kebijakan Pemberian Jalur Hijau adalah tidak tepat karena tujuannya gagal dan mencederai rasa keadilan dikarenakan Terperiksa pada tahun 2008 telah melakukan tindak pidana pemalsuan sehingga semestinya dipahami Terperiksa mempunyai track record buruk,” papar dia.

Selain itu, menurut Boyamin jangka Waktu Penyidikan terlalu lama dan bahkan terdapat jeda waktu berhenti proses penyidikan sekitar bulan Desember 2017 hingga Mei 2018. Sehingga, lanjutnya, berpotensi Terperiksa menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.

Kemudian, penyidikan atas dugaan Pemalsuan Dokumen Kepabeanan PT. SSJ  hanya difokuskan atas bukti dokumen invoice asli yang dipalsukan sekitar 140 PIB. Padahal selama hampir 2 tahun diduga terdapat ribuan PIB namun nyatanya tidak dilakukan pengembangan penyidikan,” tambah dia.

Tak hanya itu, Boyamin mengatakan penyidikan dugaan tindak pidana kepabeanan tidak dilengkapi dengan pengenaan Ketentuan Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rangka untuk memaksimalkan pembayaran kewajiban Bea termasuk denda.

Dalih pengenaan TPPU setelah predikat crime memperoleh putusan inkracht adalah tidak tepat karena akan memberikan kesempatan Terperiksa untuk menyembunyikan dan mengalihkan hartanya dalam bentuk penjualan dan penjaminan pinjaman dari Bank,” tegas dia.

Boyamin meminta Irjen Kemenkeu untuk melakukan investigasi atas lapiran itu.

Apabila ditemukan pelanggaran maka diberikan sanksi terhadap pejabat yang bertanggunjawab atas dugaan pelanggaran kode etik dan SOP dalam perkara aquo,” pungkas dia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top