MAKI Nilai Revisi UU KPK Untuk Dorong Investasi Sebuah Pemikiran Keliru

Boyamin bersama pegiat Anti Korupsi Jawa Tengah saat menggelar pentas wayang kulit Boyamin bersama pegiat Anti Korupsi Jawa Tengah saat menggelar pentas wayang kulit IST

Berita9.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyatakan pengesahan UU KPKyang baru disetting untuk mendorong dunia investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Boyamin menyebut, selama ini ada anggapan bahwa gegap-gempita operasi tangkap tangan KPK dianggap telah mengganggu iklim investasi dan perekonomian negara.

"Sebenarnya ini pemikiran yang salah, justru penindakan hukum yang kuat itu akan memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi yang bagus," kata Boyamin.

Boyamin juga mengatakan bahwa MAKI sudah cukup keras menyuarakan menolak pengesahan UU KPK dan mereka berharap tujuan meningkatkan investasi dan ekonomi sebagaimana yang diharapkan pemerintah itu dapat tercapai.

"Jika tidak, maka pemerintah sama saja terang-terangan telah melemahkan KPK," ungkapnya.

Disinggung mengenai upaya MAKI untuk membatalkan pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Boyamin berencana dalam beberapa minggu ke depan akan mengajukan hak uji materi hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami tengah menyiapkan dalil dan bukti-bukti, agar MK nantinya membatalkan beberapa pasal di dalam UU KPK itu," sebut Boyamin.

Salah satu pasal yang paling krusial, lanjut Boyamin, ialah penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapatkan izin Dewan Pengawas KPK.

"Itu secara azas hukum tidak ada. Jaksa atau polisi saja mau menyidik atau menangkap tidak perlu izin siapa-siapa," tegasnya.

Pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut KPK menghambat investasi langsung direspons keras juga oleh KPK.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menegaskan bahwa pandangan Moeldoko itu adalah pandangan yang keliru.

"Kami sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Jangan sampai ada kesan pemerintah membenarkan korupsi demi alasan investasi," kata Febri, Senin (23/9/2019).

Ia bahkan menantang Moeldoko menyajikan data-data yang valid untuk membuktikan pernyataannya tersebut.

"Perlu data yang valid sebelum terburu-buru menyimpulkan sesuatu," tegasnya.

Sebelumnya, Moeldoko mengungkap bahwa KPK bisa menghambat investasi. Sehingga, undang-undang yang menaunginya perlu direvisi.

Moeldoko mengambil contoh dari perkara yang menimpa Mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino yang hingga kini berkas pemeriksaannya tak menunjukkan perkembangan padahal sudah ditetapkan jadi tersangka sejak 4 tahun lalu.

"Buktinya RJ Lino empat tahun digantung. Kenapa kok digantung? Kan begitu. Siapa orang mau digantung seperti itu?," tutur Moeldoko.

Perkara yang menimpa RJ Lino bukan sekali terjadi. Ada beberapa petinggi BUMN dan pejabat negara yang punya riwayat serupa.

Berangkat dari perkara-perkara tersebut, Moeldoko berharap masyarakat mengerti keputusan yang diambil pemerintah. (*)

 

Rate this item
(0 votes)
Go to top