MAKI: Penanganan Korupsi Alat dan Mesin Pertanian Masih Gelap

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman IST

Jakarta - Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2015 masih gelap gulita. Meskipun penyidikan kasus ini telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.

Pengadaan yang tengah disidik antara lain pengadaan traktor roda dua, traktor roda empat, rice transplanter, seeding tray dan pompa air. Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung nampaknya dilema dalam pengusutan kasus tindak pidana korupsi selama proses Pemilu 2019 belum usai. Pasalnya takut menimbulkan kegaduhan dalam tensi politik yang kian memanas.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, seharusnya proses penyidikan dalam kasus korupsi tidak terpengaruh dengan hal apapun termasuk adanya kontestasi demokrasi termasuk Pemilu 2019.

"Harusnya tidak terpengaruh, urusan politik ya politik, urusan hukum ya hukum, jangan di campur aduk," katanya di Jakarta, (12/5).

Menurutnya, sikap dilema proses penyidikan kasus korupsi yang dihadapi Kejaksaan Agung berdampak terkatung katungnya pengusutan suatu perkara korupsi seperti dugaan korupsi penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang hingga kini tidak jelas siapa tersangkanya.

"Ini kan berdampak penanganan perkara, alsintan tersangka belum ada, perkembangannya sampai di mana juga tidak diketahui," jelasnya.

Dia berharap penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung dalam waktu dekat dapat segera menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab untuk dijadikan tersangka dan dimintai pertanggung jawaban secara hukum.

"Mudah-mudahan penetapan tersangkanya dalam waktu dekat, ini perkara jadi perhatian publik, lucu kalau penyidikan tidak ada tersangkanya," tutupnya.

Sementara, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) M Adi Toegarisman yang dikonfirmasi terkait perkembangannya kasus dugaan korupsi alsintan mengatakan, proses penyidikan perkara tersebut masih terus berjalan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

"Masih proses, masih berjalan," singkatnya.

Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Barita Simanjuntak beberapa waktu lalu mengaku terus melakukan monitor kasus dugaan korupsi ini. Dari informasi yang diterima, penanganan proses hukum masih terus berjalan. Bahkan, kata Barita, dari info yang di terimanya penyidik Kejaksa. agung sudah mengerucutkan dan mengantongi calon tersangka.

"Kita harapkan kasus ini segera diproses untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak tanpa terkecuali mengingat kasus ini sudah cukup lama dalam proses penyidikan," katanya.

Dia juga berharap, penyidik juga tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka, artinya semua pihak yang terlibat harus dimintai pet tanggung jawaban secara hukum tanpa membeda-bedakan.

"Semua yang terlibat wajib diproses , diperiksa secara adil, benar dan profesional," ujarnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan penyidikan dugaan korupsi kasus tersebut masih terus berjalan, bahkan adanya dugaan indikasi terjadi penyimpangan dalam proyek tersebut makin kuat setelah dilakukan pendalaman oleh tim penyidik.

"Ya jalan terus lah, pidsus semakin mendalami adanya indikasi penyimpangan pengadaan alsintan itu," katanya di Jakarta.

Dia menejelaskan, penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap orang -orang yang diduga mengetahui soal pengadaan proyek alsintan ini. Dari pemeriksaan para saksi nantinya akan mengkrucut mengarah siapa pihak yang paling bertanggungjawab.

"Beberapa saksi sudah diperiksa, nantinya akan memgkrucut siapa yang paling bertanggung jawab atas adanya indikasi penyimpangan tersebut," ujarnya.

Diketahui, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) telah mengeluarkan enam surat perintah penyidikan (sprindik) perkara tersebut. Keenam sprindik itu, diantaranya pengadaan traktor roda dua, traktor roda empat, "rice transplanter", "seeding tray" dan pompa air, ekskavator yang diduga merugikan keuangan negara mencapai angka Rp56,203 miliar.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Justan Riduan Siahaan menegaskan tidak ada ruang atau kompromi bagi pihak yang terlibat korupsi atau mencoba bermain anggaran di Kementan akan ditindak tegas yaitu dipecat.

"Tak akan kami beri ruang untuk oknum yang coba main-main. Bukan saja kami beri peringatan, tetapi dipecat," kata Justin dalam keterangan tertulis, Senin (7/1) silam.

Dia menyampaikan, pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan terkait pengadaan alsintan ini sejak tahun 2015. Dalam berbagai kesempatan, Mentan Andi Amran Sulaiman pun dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan upaya-upaya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Termasuk dalam hal ini, Kementan mengikutsertakan KPK dalam pengawasan.

Dalam kasus ini, penyidik masih memeriksa sejumlah saksi dugaan korupsi tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) untuk mengetahui potensi kerugian negara.

Dari informasi yang beredar, tim penyidik sudah melakukan penjaringan informasi terkait kemungkinan adanya penyalahgunaan bantuan alsintan tahun anggaran 2015, di antaranya mengumpulkan dan memberikan kuesioner kepada sebanyak 85 pengurus kelompok tani penerima alsintan tahun anggaran 2015 di Kabupaten Tasikmalaya pada 29 November 2018.

Kejagung juga pernah menangani dugaan korupsi kegiatan bantuan fasilitas sarana produksi kepada kelompok Tani Binaan Penggerak Membangun Desa (PMD) tahun 2015 pada Kementan wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top