Menanti Respon Jokowi Perihal Mundurnya Yudi Latif

Pengunduran diri Yudi sebagai Kepala BPIP dinilai sebagi hak setiap orang dalam menentukan jalan terberkah dalam hidupnya. Pengunduran diri Yudi sebagai Kepala BPIP dinilai sebagi hak setiap orang dalam menentukan jalan terberkah dalam hidupnya. IST

Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif secara resmi telah mengirimkan surat pengunduran diri dari jabatannya sekarang.

Surat per tanggal 7 Juli ini sudah dikirim ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan juga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, surat yang dikirimkan Yudi Latif tertanggal 7 Juni 2018, tetapi permintaan yang bersangkutan mengundurkan diri pada 8 Juni 2018.

Isi surat yang juga dibaca oleh Johan menjelaskan bahwa Yudi Latif menilai ada peningkatan kapasitas dan kesibukan lebih tinggi setelah Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berubah menjadi BPIP.

Dalam surat itu, dia tidak sanggup karena masih ada urusan-urusan keluarga yang perlu diintensifkan oleh Yudi Latief.

"Alasan formalnya seperti itu," ujar Johan di kantornya, Jumat (8/6).

Johan mengatakan bahwa pengunduran diri Yudi sebagai Kepala BPIP merupakan hak setiap orang dalam menentukan jalan mana yang ingin mereka tempuh.

Namun, hingga sekarang Presiden Jokowi belum memberikan respons apa pun atas permintaan pengunduran diri tersebut.

"Nanti setelah ada informasi yang masuk ke Presiden, saya sampaikan lagi," ujar Johan.

Menurut Johan, dari surat yang dikirimkan ke Presiden, Yudi Latif juga merasa bahwa tugas yang dibebankan kepadanya dengan perubahan struktural cukup berat.

Di sisi lain ada urusan keluarga yang membutuhkan perhatian lebih besar. Sebagai pengganti Yudi, Johan menyebut bahwa sosok yang akan menggantikannya belum dibahas.

Sebab, penggantian tersebut masih menunggu respons dari Presiden Jokowi.

Disinggung apakah ini juga terkait polemik gaji BPIP yang ramai dibicarakan, Johan menuturkan bahwa sebenarnya BPIP selama ini belum menerima gaji sepeser pun hingga ada keputusan dari Menteri Keuangan.

Sementara Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai tepat keputusan yang diambil Yudi Latif sebagai seorang pancasilais yang ideologis paham substansi gerakan kesejatiannya.

"Saudara Yudi Latif ini bagus. Menurut saya fair itu, tindakan yang Pancasilais mengundurkan diri dari BPIP," kata Fadli.

Fadli meniilai mundurnya Yudi Latif  harus diiringi dengan evaluasi keberadaan BPIP sebagai sebuah lembaga. Ia berpendapat, evaluasi tersebut dalam rangka menjalankan semangat reformasi birokrasi.

"Badan-badan yang dianggap tidak perlu, bisa dilakukan oleh badan-badan lain. Tidak perlu membuat baru," ujarnya.

Sebelumnya BPIP diterpa polemik mengenai gaji para pejabat dan dewan pengarahnya. Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hak keuangan yang diterima para pengarah dan anggota BPIP sama dengan pejabat lainnya.

Berdasarkan Perpres tersebut diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112.548.000, dan anggota Dewan Pengarah yang berjumlah 8 orang masing-masing Rp 100.811.000. Adapun gaji Kepala BPIP Yudi Latief sebesar Rp 76.500.00 per bulan.

(**/NN)

Rate this item
(0 votes)
Go to top