Menko PMK Minta Gubernur Anis dan Menteri Sosial Perbaiki Data Bansos DKI

Agar Tak Terjadi Lagi Tumpang Tindih Data  Diperlukan Perbaikan Agar Tak Terjadi Lagi Tumpang Tindih Data Diperlukan Perbaikan IST

Berita9.com - Menko PMK Muhadjir Effendy meminta Menteri Sosial Jualiari P Batubara dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan perbaikan data warga penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta. 


Pasalnya, Muhadjir mengatakan selama pembagian bansos presiden untuk masyarakat di wilayah Jakarta justru masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan. 

"Perlu sinergi data kelompok penerima manfaat dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam siaran pers, Selasa (5/5).

Dia juga menekankan kepada Juliari dan Anies agar data penerima bantuan selanjutnya betul-betul telah diperbaiki, agar di masa mendatang tepat sasaran.

"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," kata pria yang menjabat Mendikbud pada periode pertama Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) tersebut.


Dalam siaran pers tersebut juga dijelaskan saat ini bansos yang diberikan presiden kepada masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.

Data Kementerian Sosial (Kemensos) per-4 Mei 2020 pukul 14.00, bansos presiden telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9 persen dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.


Setelah menyelesaikan penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan bansos itu kepada 600 ribu KPM di wilayah Bodetabek. 

Sama seperti DKI, penyaluran bansos presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Walikota. 

Oleh karena itu, Muhadjir meminta agar Kemensos dan tiap-tiap kepala daerah tersebut segera melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima bansos tersebut. 

"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," kata dia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top