MK Minta Pemerintah Perjelas Jawaban Perihal Gugatan UU BUMN

MK Kembali Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Uji Materi UU BUMN  MK Kembali Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR dalam Uji Materi UU BUMN IST

Berita9.com - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah memperinci jawaban atas gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN).

MK setidaknya memberikan empat poin tanggapan atas penjelasan pemerintah. 

"Pertama, kami dari majelis tentu akan menyampaikan risalah terkait pembahasan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, termasuk juga risalah pembahasan Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2003. Oleh karena itu, yang ada dalam risalah itu mohon nanti di berikan keterangan tambahan dari pemerintah," kata Hakim Konstitusi Saldi Isra di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa, 10 April 2018.

Kedua, Saldi menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif. Pemerintah diminta mendetailkan soal privatisasi dan restrukturisasi. 

"Bahwa privatisasi itu berbeda baik secara teori maupun praktik. Itu dijelaskan dan bagaimana perbedaan itu diterapkan di dalam pengelolaan holding beberapa BUMN," tambah dia.

Pemerintah juga diminta melampirkan putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) terkait permohonan pengujian holding (perusahaan induk). "Nah, itu belum disertakan di alat bukti sepanjang yang saya tahu, nanti bisa disertakan juga," sebut Saldi.

Terakhir, pemerintah harus bisa menjelaskan bagaimana pengendalian tugas public service obligation (PSO). Penugasan pemerintah lainnya sebagai strategi mengimbangi kewajiban mendapatkan keuntungan bagi suatu BUMN juga perlu dijabarkan. 

"Jadi kan yang dipertentangkan ini. Ada penegasan bahwa mencari keuntungan untuk mempertahankan keberlangsungan BUMN  itu," ungkap Saldi.

Saldi menilai pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan pernyataan mendapatkan keuntungan itu. Tak hanya itu, pemerintah juga harus memaparkan bagaimana PSO bekerja dalam BUMN. 

"Nah itu tolong dijelaskan lagi untuk membuat kami dari majelis bisa jauh lebih komprehensif memotret persoalan yang diperhadapkan ke Mahkamah ini," pinta dia.

Siang ini, MK menggelar sidang lanjutan uji materi UU BUMN. Ada dua pasal UU BUMN yang diajukan permohonan judicial review yakni pasal 2 ayat 1 (a) dan (b) yang berisi tentang maksud dan tujuan pendirian BUMN serta pasal 4 ayat 4 tentang perubahan penyertaan keuangan negara.

Para pemohon AM Putut Prabantoro dan Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri bertindak sebagai warga negara perseorangan, pembayar pajak dan peneliti ekonomi kerakyatan.

Dalam pemohonannya, para pemohon menjelaskan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah no 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Paraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT (PP Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Persero) yang menyebut bahwa pemberian modal dari negara dari negara kepada BUMN atau Persero dilakukan pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Adapun APBN membutuhkan persetujuan DPR. Oleh karena itu, Pemohon juga meminta MK agar frasa "ditetapkan dengan peraturan pemerintah" dalam pasal 4 ayat (4) UU BUMN, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai "dengan persetujuan DPR".

(**/MD)

Rate this item
(0 votes)
Go to top