Mufida Komisi IX DPR; Kenaikan Iuran BPJS Perlu Ditinjau Ulang

Diskusi Polemik Trijaya 'BPJS Kesehatan, Kezzeel Tapi Butuh' Diskusi Polemik Trijaya 'BPJS Kesehatan, Kezzeel Tapi Butuh' IST

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja. Kenaikan iuran ini dinilai perlu ditinjau ulang.

"Kami sangat mengharapkan supaya kenaikan iuran BPJS ini ditinjau ulang," ujar anggota Komisi IX fraksi PKS DPR RI, Kirniasih Mufidayati, dalam diskusi Polemik Trijaya 'BPJS Kesehatan, Kezzeel Tapi Butuh' di Ibis Tamarin, Jl KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).

Mufida mengatakan Komisi IX DPR sebelumnya telah rapat gabungan bersama komisi lain dan beberapa lembaga, termasuk BPJS pada 2 September 2019.
Dia menyebut pada kesempatan itu Komisi IX menolak rencana pemerintah untuk menaikan harga iuran kesehatan.

"Komisi IX dan Komisi XI menolak rencana pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk peserta bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP kelas 3," kata Mufida.

Dia juga meminta BPJS menyelesaikan data cleansing serta mencari alternatif lain selain menaikan iuran. "Sampai data cleansing itu diselesaikan dan mengharapkan pemerintah dapat mencari cara lain dalam menanggulangi defisit dana jaminan sosial atau BPJS Kesehatan," kata Mufida.

Sementara itu, Founder Cikini Study Teddy M Yamin mengatakan waktu kenaikan jumlah iuran BPJS ini kurang tepat. Hal ini karena banyak kenaikan harga-harga lain dalam kebutuhan sehari-hari.

"Timingnya kurang tepat, di tengah kebutuhan hidup rakyat yang sedang disergap dengan berbagai kenaikan. Jangan lihat ke atas, tapi lihat di bawah," kata Teddy.

"Bukan hanya BPJS, biaya listrik juga naik listrik dan biaya hidup juga kebutuhan pokok naik. Kalau di sebuah kampung saja untuk naikkan 10% saja repot," sambungnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top