Pembenahan Data Hingga Tak Berbuat Curang Bisa Hindari Naiknya BPJS

Saleh Partaonan Daulay - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay - Wakil Sekretaris Jenderal PAN IST

Berita9.com - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay minta pemerintah membenahi berbagai persoalan internal BPJS Kesehatan untuk menutup defisit.

Dia meyakini jika hal itu dilakukan maka kenaikan iuran dan defisit BPJS Kesehatan bisa diminimalisir atau ditekan. 

"Semua harus diselesaikan dan jika tidak, maka defisit akan makin besar. Kalau semuanya dibebankan pada peserta BPJS tentu membebani. Untuk itu, DPR minta formulasi yang lebih baik dan mencerdaskan masyarakat dengan menggali dana misalnya dari cukai rokok dan sebagainya," ujar Saleh P Daulay, (12/11). 

Dia mengatakan hal iti dalam forum legislasi "Bagaimana Solusi Perpres BPJS"? bersama Wakil Ketua Komisi IX FPKS DPR RI, Anshori Siregar, aktuaris dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2014-2019, Angger P. Yuwono, dan Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS), Hery Susanto, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta. 

Saleh Daulay menginginkan pemerintah menyelesaikan sejumlah temuan sesuai hasil BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Apalagi temuan berbagai masalah berkaitan dengan penyelenggaraan BPJS Kesehatan melibatkan 1.800 auditor. 

"Perlu diselesaikan karena masih ada 27,4 juta data yang ganda, Paskesnya tidak jelas sekitar 6 juta, berbagai kecurangan BPJS sendiri, tidak membayar iuran, tidak menjadi peserta BPJS lagi, Kapitalisasi uang menumpuk di Puskesmas Rp 2,5 triliun yang belum bisa ditarik oleh pemerintah, pembayaran uang lebih pada rumah sakit (RS) dan lain-lain," papar Saleh Daulay. 

Menurut Saleh, semua harus diselesaikan dan jika tidak, maka defisit akan makin besar. Diungkapkan, defisit tahun 2020 sekitar Rp 33 triliun, tahun 2021 defisit Rp 56 triliun dan seterusnya hingga ratusan triliun rupiah. Ditambahkan soal kenaikan iuran BPJS memang menjadi otoritas Pemerintah. 

“Kewenangan menaikkan iuran BPJS ada di pemerintah melalui Perpres, dan Menkeu RI Sri Mulyani sudah memastikan kenaikan itu. Sesungguhnya rencana kenaikan itu sejak 3,5 tahun lalu, tapi tak juga naik, dan baru dinaikkan saat ini hingga 100 persen, sehingga mengejutkan,” tegas Saleh yang juga anggota Komisi IX DPR FPAN 

Lebih lanjut Saleh Daulah menjelaskan peserta BPJS itu ada tiga jenis; Mandiri, Penerima Bantun Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

“Jika PBPU keberatan mereka ini bisa masuk ke kelompok penerima iuram dari APBN dan APBD yang jumlahnya 96,8 juta orang. Peserta PBI ini bukan orang miskin, sebab yang miskin hanya 12 juta orang,” katanya.

Sedang Anshori Siregar mengapresiasi langkah Menkes Terawan Agus Putratnto yang kini terus berkeliling ke seluruh Indoensia untuk mencari peserta penerima BPJS yang benar0benar tidak mampu. “Pemerintah akan tetap menggratiskan,” tambahnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top