Pengamat Nilai Kepemimpinan Jokowi JK Tersandera Kekuatan Oligarki

Diskusi Perubahan Sosial 1998-2016 di Megawati Institute Diskusi Perubahan Sosial 1998-2016 di Megawati Institute Ist

Jakarta - Pengamat Ilmu Politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman menyatakan problem dasar di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) selama dua tahun memerintah adalah tidak terlepasnya rezim oligarki yang telah melekat sejak lama. Oligarki adalah sebuah relasi antara penguasa dan pemilik modal untuk memperebutkan sumberdaya kapital dan sosial.

Dia menjelaskan sejak runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, rezim oligarki itu terbukti adaptif terhadap sistem politik pasca reformasi. Usai runtuhnya Soeharto, kekuasaan itu tidak bersifat sentralistik lagi, tapi terpolarisasi dan oligarki tersebut menjalin kerjasama dengan para penguasa daerah dan menempel pada birokrat.

"Hingga saat ini terbukti masih kuat adanya relasi oligarki, pencarian kemakmuran dari pengusaha, penguasa dan tidak memberi ruang yang cukup besar aktifnya dari masyarakat sipil. Kalau merujuk pada karya Jeffrey Winters, corak oligarki di Indonesia sifatnya sultanic, upaya untuk mengakumulasi kemakmuran terhubung dengan birokrat," kata Airlangga di sesi diskusi Perubahan Sosial 1998-2016 yang di gelar Megawati Institute, Menteng, Jakarta, Selasa (25/10/2016).

"Dengan jatuhnya Soeharto tidak serta merta jatuh dan tergeser para oligark tersebut. Mereka mampu berkonsolidasi dan terkoneksi political bisnis dengan jaringan yang ada seperti parpol dan birokrasi. Corak oligarki ini jadi pola utama yang membajak ruang politik di Indonesia. Ini adalah warisan lama dari sistem politik soeharto contohnya pada era reformasi," imbuhnya.

Doktor lulusan University of Murdoch, Australia itu menambahkan pengusaha yang berkolaborasi dengan pemerintah sering menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan proyek pemerintah. Bahkan lebih parahnya, relasi oligarkis itu sering pula memberikan kesempatan untuk para pencari rente.

"Pemerintah Jokowi sebenarnya sudah on the track, desa jadi tulang punggung pembangunan, reformasi agraria. Tapi misalkan masalah reforma agraria, problemnya tanah orang kaya ini menguasai 55 persen aset tanah di Indonesia. Nah Jokowi ini kalau masalah sengketa tanah menghindari penyelesaian politik. Dia cenderung mengunakan pendekatan administratif, kompromis," tutupnya. (JJ)

Rate this item
(0 votes)
Go to top