Perbaikan Tidak Lewat Paripurna, MAKI Nilai Pemberlakuan UU KPK Tidak Sah

Boyamin Saiman - Koordinator MAKI Boyamin Saiman - Koordinator MAKI IST

Berita9.com - Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi DPR, resmi berlaku mulai hari ini, Kamis (17/10/19), meski naskahnya tidak ditandatangani Presiden Jokowi.

Terkait itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, pemberlakuan revisi UU KPK itu tidak sah. Karena, tidak terpenuhinya mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

“Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan Revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum,” kata Boyamin dalam keterangannya, Kamis.

Boyamin menjelaskan, sebagaimana diketahui revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan yang substansi namun oleh Pemerintah dan DPR hanya dianggap salah ketik atau typo, yaitu persoalan usia 50 tahun, dalam kurung tertulis empat puluh tahun, pada Pasal 29 Ayat e.

Permasalahan ini, kata Boyamin, menjadi substansi karena bisa menimbulkan sengketa terkait frasa mana yang sebenarnya berlaku apakah angka 50 atau huruf empat puluh. Jika 50 (empat puluh), maka yang berlaku menimbulkan dua makna yang berlaku yaitu 50 atau empat puluh, dengan demikian yang seharusnya diubah adalah angkanya menjadi 40, jika yang dianggap benar adalah yang tertulis huruf empat puluh.

Karena itu, tegas Boyamin, hal ini bukan sekedar kesalahan typo, namun kesalahan substantif.

“Dikarenakan kesalahan substantif maka cara pembetulan harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR, produk rapat paripurna hanya dirubah dengan rapat paripurna,” papar dia.

Sebab, dalam azas bernegara termasuk azas hukum berlakunya UU, apabila terjadi perubahan, maka harus dengan cara yang sama atau sederajad.

Disisi lain, lanjut Boyamin, hingga saat ini belum terbentuk Alat Kelengkapan DPR termasuk Badan Legislasi (Baleg ). Sehingga, koreksi yang dianggap typo oleh DPR saat ini adalah juga tidak sah dikarenakan saat pengiriman revisi UU KPK saat itu oleh Baleg DPR.

“Untuk memenuhi syarat sahnya revisi UU KPK setelah ada kesalahan penulisan ‘50’ atau ‘empat puluh’ hanya bisa dilakukan apabila telah terbentuk Alat Kelengkapan DPR termasuk Baleg dan harus melalui rapat paripurna DPR, sepanjang hal ini tidak dilakukan maka revisi UU KPK adalah tidak sah,” tandasnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top