Perludem Nilai Putusan Bawaslu Tidak Sejalan Dengan Konstitusi

Putusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang menurunkan kredibilitas lembaga negara Putusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang menurunkan kredibilitas lembaga negara IST

Berita9.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggrani, mengatakan putusan Bawaslu terkait perkara Oesman Sapta Odang (OSO) merupakan pertaruhan kredibilitas lembaga tersebut. Menurutnya, jika Bawaslu tidak sejalan dengan Mahkamah Konstitusi (MK), masyarakat bisa sangsi terhadap Bawaslu.

"Kami tentu menyayangkan putusan yang dikeluarkan Bawaslu atas dugaan pelanggaran administrasi yang disampaikan kuasa hukum OSO atas keputusan KPU yang putuskan untuk tetap mencoret karena OSO tidak mau mengundurkan  sebagai pengurus parpol. Putusan Bawaslu ini menyiratkan bahwa Bawaslu sudah inkonsisten dalam berpemilu," kata Titi, Kamis (10/1/2019).

Titi melihat banyak keputusan Bawaslu yang tidak sejalan dengan putusan konsitusi. Ia menyontohkan ketika KPU membuat aturan caleg mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan juga bandar narkoba dilarang disertakan dalam proses pencalonan, ketika itu Bawaslu menggunakan argumentasi putusan MK sebagai sebuah keputusan yang final dan yang harus diikuti oleh KPU. 

"Berbeloknya cara pandang Bawaslu ini membuat kita bertanya-tanya mengapa Bawaslu kemudian melepaskan diri dari pendekatan konstitusional dalam memutuskan perkara-perkara yang mereka tangani. Ini mengindikasikan tantangan besar bagi pemilu kita bisa segitu mungkin. Ini bukan yang pertama dan bisa jadi bukan yang terakhir Bawaslu mengabaikan putusan konstitusi," kata dia.

Lebih lanjut Titi menjelaskan proses pencalonan anggota DPD, terutama yang berkaitan dengan OSO yang merupakan pengurus parpol tidak akan rumit jika semua lembaga negara yang menyidangkan perkara ini konsisten dengan apa yang diputuskan oleh MK melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Putusan MK tersebut melarang calon anggota DPD memiliki pekerjaan lain, yang salah satu tafsir pekerjaan lain itu adalah menjadi pengurus parpol. 

Mengacu pada putusan MK tersebut, maka secara eksplisit sejak Pemilu 2019, tidak boleh lagi ada pengurus partai politik yang dapat menjadi calon anggota DPD. Namun, karena tahapan pendaftaran calon anggota DPD sudah dimulai pada 2018, maka kepada pengurus partai politik yang mendaftar ke KPU menjadi calon anggota DPD tetap bisa menjadi calon anggota DPD, sepanjang menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik yang bernilai hukum kepada KPU.

"Sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa, sekaligus sebagai lembaga yang mengawasi seluruh tahapan pemilu dari awal hingga saat ini, kami yakin Bawaslu paham betul seluk-beluk kasus pencalonan DPD, terutama yang masih menjadi pengurus parpol," kata dia. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top