Pesta Kartu Jokowi Sekedar Permen Lolypop Biar Terpilih Lagi

Kartu Sakti Jokowi Disamakan Rizal Permen Lolypop Kartu Sakti Jokowi Disamakan Rizal Permen Lolypop IST

Berita9.com - Rencana capres petahana Joko Widodo menerbitkan tiga kartu sakti, kembali disindir ekonom senior Rizal Ramli. Hanya janji manis yang dianalogikan sebagai permen lolypop untuk menarik simpati.

"Kami khawatir pesta kartu ini hanya "permen lolypop" untuk memenangkan Pak Widodo kembali. Pembiayaan kartu-kartu itu tidak jelas. Tragis betul nasib Bangsa Indonesia," papar Rizal dalam sebuah acara talkshow yang digelar salah satu televisi swasta nasional, Jakarta, (20/3).

Dia menyebut, rencana bagi-bagi kartu dari pemerintahan Jokowi yang disebutnya Widodo, adalah solusi kelas ecek-ecek. Saat ini saja, berbagai masalah kesehatan, pendidikan, tenaga kerja serta perekonomian nasional, belum mampu diselesaikan. "Berbagai kartu yang dijanjikan itu, sumber dananya dari mana? Tax ratio Indonesia terendah, 10-11%. Masa mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu," ungkapnya.

Masalah keuangan yang masih mendera Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, misalnya, mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja ini, menilai besaran preminya perlu dinaikkan. Tentu saja, kenaikan premi harus diimbangi dengan peningkatan layanan.

"Sayangnya program tersebut under funded dan iuran sangat rendah. Hari ini, BPJS mengalami kesulitan keuangan. Dokter dan tenaga medis, telat digaji. Tagihan apotik dan Rumah Sakit kelas menengah, belum dibayar. Solusi pemerintahan Pak Widodo parsial, bagakan tensoplas. Pemerintah yang baru akan menyelesaikan masalah BPJS kurang dari 200 hari," kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

Soal pendirikan, dia menggugat rendahnya PISA index, yang mengukur kemampuan literasi, matematika, dan sains anak-anak usia di bawah 15 tahun. Di mana, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 72 negara.

Berdasarkan QS World University Rankings, dari 500 besar Dunia hanya 3 perguruan tinggi Indonesia yang masuk, yaitu UI (277), ITB (331), dan UGM (402). Kualitas pendidikan tinggi masih rendah karena feodalisme dan birokratisasi.

Kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dengan penyederhanaan kurikulum pendidikan menengah ke bawah, penghapusan Ujian Nasional (UN), stategi kompetisi nasional dan regional (dengan alokasi minimal Rp20 triliun), perbaikan kualitas guru, dan UU Land Grant serta bebas pajak universitas," kata Rizal

Masih kata mantan Menko Ekuin era Presiden Gus Dur ini, pertumbuhan ekonomi di rezim Jokowi, boleh dibilang stagnan di level 5%. Dengan tidak bertumbuhnya ekonomi secara signifikan, jangan berharap terjadi peningkatan lapangan kerja.

"Perekonomian mandeg di 5% selama 4 tahun terakhir, jangan mimpi lapangan kerja bertambah. Pemerintah baru nanti harus mampu naikkan ekonomi hingga 8%," pungkasnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top