Presidential Threshold Memanipulasi Hak Pilih Rakyat

Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SOMASI) Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SOMASI) IST

Jakarta - Koordinator Solidaritas Mahasiswa untuk Demokrasi (SOMASI) Miqdad Ramadhan mengatakan, pasal 222 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 soal presidential threshold sangat merugikan masyarakat Indonesia. 

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, jika dilaksanakan pada pemilu serentak Presiden dan DPR Tahun 2019, berarti memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014, kata Miqdad dalam keterangan rilisnya, (6/8).

"Kami menolak presidential threshold dan mengajukan JR UU no 7 tahun 2017 pasal 222, karena menciderai demokrasi Indonesia," ujarnya.

Pasal ini, menurut Miqdad, bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembukaan UUD 1945. "Pasal 222 ini akan membohongi dan memanipulasi hasil hak pilih warga negara pada pemilu DPR 2014. Karena tidak sesuai dengan hal dan keadaan yang sebenarnya, jika digunakan pada pemilu presiden 2019."

Persidangan tentang pengujian UU Pemilu ini diajukan oleh Effendi Gazali, Reza Indragiri, Khoe Seng Seng, Usman, dan Ahmad Wali selaku perwakilan mahasiswa.

"Berkumpulnya mahasiswa disini membuktikan bahwa presidential threshold ini bukan saja menghancurkan prosesi demokrasi Indonesia, tetapi juga pembohongan publik terhadap warga negara, ini bagian dari penggelapan nilai-nilai kemanusiaan," tutup Miqdad. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top