Program Dana Kelurahan Dinilai Hanya Bagi-Bagi Uang

Politik "bagi-bagi uang" tidak efektif membangun Rakyat Politik "bagi-bagi uang" tidak efektif membangun Rakyat IST

Berita9.com - Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai pencairan dana kelurahan oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 mendatang sama dengan merendahkan martabat rakyat.

Jokowi menurut Dahnil seolah-olah peduli dengan keadaan masyarakat, padahal program tersebut hanya terkait dengan Pilpres 2019 agar terpilih kembali.

"Seolah peduli dan memperhatikan rakyat tapi sebaliknya justru dia sedang menghina rakyatnya dengan bagi-bagi uang kemudian berpikir dukungan politik akan balik mengalir padanya," kata Dahnil, (21/10).

Dahnil juga menyebut model kebijakan pencairan dana kelurahan yang oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani telah disiapkan sebanyak Rp 3 triliun itu tak berbeda jauh dengan model kebijakan "bagi-bagi uang".

Hal tersebut menurutnya mudah dilakukan mengingat posisi Jokowi adalah Presiden. Ia menyamakan pembagian dana kelurahan itu sama seperti membagi-bagi bingkisan dari dalam mobil yang selama ini kerap dilakukan Jokowi saat berkunjung ke daerah.

"Ya sebenarnya mudah kalau presiden, sama dengan lempar bingkisan dari dalam mobil, seolah peduli sejatinya merendahkan martabat rakyat," katanya. 

Dahnil menilai pembagian dana kelurahan ini juga tak ubahnya seperti pelegalan politik uang dengan menggunakan otoritas kekuasaan.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjat Wibowo lebih mengategorikan program dadakan Jokowi tersebut sebagai  politik pork barrel atau gentong babi.

"Kebijakan tersebut secara garis besar bisa dikategorikan sebagai politik atau kebijakan pork barrel, saya singkat KGB," kata Dradjat, (21/10). 

Mengenai definisi gentong babi atau pork barrel, kata dia, bisa dilihat dari berbagai literatur politik.

"Intinya, kebijakan ditukar dengan suara atau donasi politik," ujar Drajad yang juga ekonom senior ini.

Dia menjelaskan, kebijakan gentong babi sebagai salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang buruk.

"Bahkan dalam berbagai rujukan, KGB bisa bermuara pada korupsi," katanya.

Kendati demikian, dia mengakui demokrasi di Indonesia masih relatif baru sehingga petahana, baik di pusat maupun daerah leluasai membuat kebijakan semacam itu. 

"Itu sebabnya, petahana cenderung mempunyai elektabilitas yang lebih tinggi dari pesaingnya," ungkapnya.

Kendati demikian, Drajad menuturkan, kebijakan semacam itu umumnya tidak berkesinambungan. "Setelah terpilih kembali, KGB menjadi tidak terlalu penting buat petahana. Karena keterbatasan anggaran, dana KGB sering dialihkan sebagian atau semua ke program lain," tuturnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top