Akankah RUU Perkoperasian Menjawab Ekonomi Unggul

Berita9.com - Rancangan Undang-undang (RUU) Tentang Perkoperasian akan dibawa ke Rapat Paripurna di masa akhir kerja parlemen pada September mendatang. Namun, pro kontra terhadap RUU tersebut terus mengalir, karena sejumlah pasal di dalamnya dinilai kurang sejalan dengan kebutuhan gerakan koperasi.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Luhur Pradjarto menjelaskan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang Perkoperasian sudah sangat lama, sementara situasi dan kondisi dunia usaha termasuk koperasi sudah banyak mengalami perubahan. Maka, Revisi UU Perkoperasian itu sangat dibutuhkan bagi koperasi-koperasi di Indonesia untuk menjawab tantangan zaman.

“Kita sebagai pemerintah tidak tinggal diam, kalau UU ini terlalu lama sudah banyak perubahan maka perlu penyesuaian bagaimana koperasi menjadi bagian penting dari tata ekonomi, bisa mewujudkan koperasi bagian dari demokrasi Indonesia yang mengutamakan usaha bersama dan asas kekeluargaan,” kata Luhur, Selasa (27/8/19).

Pemerintah, sejak 2016 menjanjikan UU Perkoperasian baru segera terbit. Terutama, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang kemudian memaksakan masyarakat perkoperasian kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

“Di sisi lain ada tuntutan perubahan kondisi masyarakat yang berkembang saat ini, baik di tingkat nasional dan global berubah, sehingga perubahan-perubahan ini kita sikapi yang dituangkan dalam kebijakan agar koperasi di Indonesia bisa berkembang dengan baik sesuai norma-norma-nya,” ungkap Luhur.

Sejak saat itu pemerintah melalui surat perintah presiden menugaskan tiga kementerian yaitu Kemenkop dan UKM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mewakili presiden dalam penyusunan RUU Perkoperasian yang baru berkolaborasi dengan Komisi VI DPR. Pemerintah juga melibatkan akademisi, praktisi, gerakan koperasi, maupun masyarakat dalam penyusunan RUU tersebut.

“Kita harapkan bagaimana nanti RUU ini bisa diterapkan dengan baik, tentunya masukan-masukan inilah kalau dimungkinkan ini sebagai masukan, kita akan koordinasi dengan panja, karena dari pemerintah tidak bisa sendiri melainkan harus koordinasi dengan panja agar RUU ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Luhur.

Luhur menegaskan penyusunan RUU Perkoperasian sudah sesuai tata cara penyusunan dengan naskah peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang Undang Nomor 12 tahun 2011. “Kita sudah maraton bersama tim perumus, tim sinkronisasi, panja, kita sama-sama kolaborasi dari sisi pemerintahan dan wakil rakyat semua sudah kita coba akomodir,” tegasnya.

Mengakomodir Adanya Koperasi Syariah

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menilai keberadaan koperasi syariah perlu diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang Koperasi.

"Sudah saatnya apabila UU Koperasi yang saat ini akan disahkan DPR, dapat mengakomodasi keberadaan koperasi syariah untuk terus mendorong berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," kata Direktur Keuangan Inklusi, Dana Sosial Keagamaan dan Keuangan Mikro Syariah KNKS Ahmad Juwaini dalam keterangan resminya, (28/8).

Sebelumnya, para pegiat koperasi syariah dari berbagai wilayah di Indonesia menyatakan RUU Koperasi perlu memberikan pengaturan tentang koperasi syariah. Pengaturan pokok prinsip organisasi, dan mekanisme operasional utama koperasi syariah dinilai harus tercantum dalam UU Koperasi. Adapun pengaturan detail atau rinci dari koperasi syariah bisa diatur pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri.

Alasan utama perlunya pengaturan koperasi syariah dalam UU Koperasi karena keberadaan koperasi syariah telah berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia selama 25 tahun terakhir dimana jumlah koperasi syariah di Indonesia sudah hampir mencapai 6.000 koperasi dengan jumlah anggota sudah mencapai lebih dari 20 juta orang.

Alasan lain adalah untuk menghindari penyalahgunaan nama koperasi syariah untuk praktik operasional koperasi yang tidak sesuai syariah. Pencantuman koperasi syariah pada UU Koperasi juga untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum atas adanya koperasi yang berpraktik sesuai syariah di Indonesia.

Jumlah koperasi syariah seperti di Jatim sudah mencapai 2.308. Padahal, satu dasawarsa lalu hanya ada sekitar 600 koperasi syariah. Hal ini disampaikan Ketua Forum Ekonomi Syariah (FES) Ali Hamdan.

Dikatakan, perekonomian syariah memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang pesat di Jawa Timur (Jatim). Selain mayoritas penduduknya beragama Islam, Jatim punya banyak pesantren.

Karena itulah, masa depan di provinsi yang beribu kota di Surabaya tersebut cerah. Adapun bentuk koperasi beragam.

“Ada koperasi wanita syariah, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, hingga koperasi pesantren,” terangnya.

Ali juga menjelaskan bahwa seluruh koperasi syariah itu sudah berbadan hukum sejak 2016. Selain koperasi-koperasi yang sejak awal berdiri memang bersistem syariah, belakangan ini sejumlah koperasi baru berubah menjadi syariah. Misalnya, Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG), Koperasi Pegawai Pelindo III (Kopelindo), dan koperasi PLN Sidoarjo.

“Namun, tetap bisa membantu meningkatkan total aset koperasi Jatim,” katanya.

Secara prinsip, perbedaan koperasi konvensional dengan syariah terletak pada model transaksi atau akad. Koperasi konvensional biasanya hanya menawarkan produk tunggal. Yakni, simpan pinjam. Koperasi syariah memiliki lebih banyak produk.

“Selain simpan pinjam berbasis Islam, ada program peningkatan modal usaha, sewa, dan lain-lain,” papar Ali.

Koperasi syariah juga wajib memiliki dewan pengawas. Dewan itulah yang bertugas mengawal kesyariahan koperasi. Demi menggairahkan koperasi syariah di Jatim, pemerintah rutin mengedukasi warga lewat pelatihan dan workshop di kabupaten/kota. Sayangnya, mendapat donatur yang mau memodali koperasi syariah bukan perkara mudah. Meski begitu, pihaknya tetap menggalakkan koperasi syariah sambil menjaga kualitas. Minimal semua SDM-nya terstandarisasi melalui sertifikasi.

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top