SBY Dorong BPK Audit Biaya Hajatan IMF di Bali

 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertamu ke Prabowo Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bertamu ke Prabowo IST

Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat suara terkait pertemuan International Monetery Fund (IMF)-World Bank Annual Meeting yang diselenggarakan di Bali, Oktober 2018.

SBY berharap pertemuan tingkat internasional itu bisa mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

"Pertemuan ini bisa berikan manfaat & peluang bg Indonesia (anggota G-20), langsung-tak langsung, jangka pendek & jangka panjang," ujarnya lewat akun Twitter @SBYudhoyono, Senin (8/10).

Lepas dari itu, SBY menyoroti bahwa saat ini ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal dan dihadapkan bencana di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Atas dasar itu, Ketua Umum Partai Demokrat itu berharap pertemuan tersebut harus memiliki agenda yang tepat, dikelola dengan baik dan benar-benar sukses, sehingga rakyat bisa merasakan manfaatnya.

SBY lantas menyoroti saat ini ada pihak yang menentang atau kontra dan adapula yang mendukung atau pro terhadap pertemuan tersebut.

"Demokrasi memang begitu. Yg penting jangan hitam-putih," tulisnya.

Pihak yang menentang, kata SBY, menganggap pertemuan 'besar-besaran' itu tidak tepat dilaksanakan ketika Indonesia tengah alami bencana.

"Tidak berempati," ungkapnya.

Sementara pihak yang kontra, kata SBY, menganggap biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pertemuan yang berlangsung selama seminggu itu terlalu besar dan dianggap sebagai pemborosan.

"Apalagi saat ini ekonomi Indonesia tengah hadapi tekanan fiskal," tambahnya.

Menurut hemat SBY, jika dikaitkan dengan bencana, persiapan dan perencanaan pertemuan IMF yang sudah matang tak memungkinkan untuk tak bisa ditunda lagi.

Jika itu yang menjadi alasannya, SBY menilai pertemuan itu bisa menjadi wahana dan forum solidaritas, termasuk penggalangan dana atau fundraising untuk membantu rakyat yang terkena bencana. Namun SBY juga berpendapat pertemuan itu bisa dibatalkan atau dikurangi.

"Acara yg dinilai tak sensitif terhadap suasana duka (bencana), bisa dibatalkan atau dikurangi. Hal begitu biasa dlm perhelatan internasional," tegasnya.

SBY berharap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla memberikan penjelasan secara gamblang dan transparan terhadap kritik yang menilai biaya perhelatan tersebut kelewat besar.

"Biar tak jadi fitnah & "hoax", DPR RI bisa minta penjelasan kpd pemerintah & BPK juga bisa lakukan audit apakah terjadi pemborosan," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu menekankan Indonesia memiliki sistem dan tatanan yang baik jika ada 'perselisihan'.

"Namun, berikan kesempatan kpd negara menjadi tuan rumah yg baik," katanya.

Polemik mengenai penyelenggaran IMF ini sebelumnya mencuat usai Wakil Sekjen partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pertemuan tahunan tersebut. Ia mengklaim pertemuan di zaman SBY menjabat sebagai presiden tak pernah menghamburkan uang negara untuk sebuah acara.

Pemerintah saat ini dianggap membuat lelucon dengan menyebut bahwa rencana IMF telah diajukan sejak masa pemerintahan SBY. Dia memandang dalih itu hanya sebagai kedok untuk pertemuan mewah para renternir alias tengkulak semata.

Pertemuan Tahunan Dewan Gubernur IMF-Bank Dunia merupakan gelaran yang mempertemukan para pembuat kebijakan di sektor keuangan, pelaku bisnis, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media dari 189 negara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut gelaran yang akan berlangsung mulai 8 hingga 14 Oktober 2018 ini akan dihadiri oleh lebih dari 32 ribu peserta.

(**/Dal)

Rate this item
(0 votes)
Go to top