UU Minerba Disahkan Begitu Saja, Pimpinan DPD Didesak Kirim Nota Protes

Alirman Sori Senator Sumatera Barat Alirman Sori Senator Sumatera Barat IST

Berita9.com - Pimpinan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hasan Basri, meminta pimpinan DPD RI untuk mengirim nota protes kepada pemerintah dan DPR RI terkait proses pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-undang yang dilakukan di sidang paripurna DPR RI pekan lalu. Itu dilakukan setelah pertemuan antara pimpinan Komite II dengan sejumlah pimpinan alat kelengkapan DPD RI.

“Kami melihat ada dua persoalan fundamental dalam proses pengesahan UU tersebut," kata Hasan dalam keterangannya, (22/5).

Pertama secara formil, ada tahapan yang salah yang dilakukan DPR RI berkaitan dengan peran dan fungsi DPD sebagaimana diatur dalam konstitusi dan UU MD3. Kedua, secara materiil, pihaknya sudah memberikan pikiran dan masukan yang oleh DPR sama sekali tidak diakomodasi dalam substansi UU tersebut.

Oleh karena itu, kata Hasan, pihaknya akan segera bersurat kepada pimpinan agar menerbitkan nota keberatan dan protes resmi dari DPD RI. Bahkan, bila perlu materi dan pandangan serta masukan dari DPD RI terhadap substansi UU tersebut, yang tidak diakomodasi oleh DPR RI akan diberikan kepada para pihak yang mengajukan gugatan atas  UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Senada dengan Hasan, senator Sumatera Barat, Alirman Sori juga menyoroti proses pengesahan Perppu No.1 tahun 2020 yang telah disahkan menjadi UU No.2 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. “Itu prosesnya hampir sama. Maka tidak salah, akan banyak yang menggugat ke Mahmakah Konstitusi,” ujar Alirman. 

Ia berharap, apa yang dilakukan Komite II dengan meminta pimpinan melayangkan nota keberatan atau surat protes tersebut bisa menjadi pelajaran penting bagi semua lembaga negara, khususnya DPR dan Presiden, agar memperhatikan dan melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang dalam proses bernegara, terutama berkaitan dengan proses legislasi.

“DPD ini wakil daerah dan Undang-Undang Minerba itu berdampak langsung kepada masyarakat di daerah. Masukan dan suara kami wajib untuk diperhatikan dan diakomodasi. Karena itu saya bisa memahami apa yang teman-teman Komite II lakukan. Dan ke depan hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi,” tandasnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top