YLKI: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kebijakan Kontra Produktif

Tulus Abadi - YLKI Tulus Abadi - YLKI IST

Berita9.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyebut kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Kesehatan adalah kebijakan yang kontra produktif. Dari sisi finansial, kebijakan ini memang diakui bisa menjadi solusi defisit BPJS Kesehatan.

Namun, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, dengan naiknya iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen di semua kelas, akan hal yang kontra produktif bagi BPJS Kesehatan itu sendiri. Setidaknya, ada dua hal yang bisa memicu fenomena kontra produktif.

"Pertama, akan memicu gerakan turun kelas dari para anggota BPJS Kesehatan, misalnya dari kelas satu turun ke kelas dua, dan seterusnya," kata Tulus dikutip dalam keterangannya, (31/10). 

Kedua, dia melanjutkan, kebijakan ini akan memicu tunggakan yang lebih masif, khususnya dari golongan mandiri, yang saat ini tunggakannya mencapai 46 persenan. Jika kedua fenomena itu menguat, bisa menggerogoroti finansial BPJS Kesehatan secara keseluruhan.

"Seharusnya, sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah, dan manajemen BPJS Kesehatan melakukan langkah langkah strategis," ujar dia. 

Setidaknya, Tulus mengatakan ada tiga langkah strategis yang bisa dilakukan. Pertama, adalah melakukan pembenahan data golongan penerima bantuan iuran (PBI), karena banyak orang yang mampu menjadi anggota PBI.

Di lapangan, sambung dia, banyak anggota PBI yang diikutkan, karena dekat dengan pengurus RT/RW setempat.

"Jika cleansing data dilakukan secara efektif, maka peserta golongan mandiri kelas III langsung bisa dimasukkan menjadi peserta PBI. Dari sisi status sosial ekonomi, golongan mandiri kelas III sangat rentan terhadap kebijakan kenaikan iuran," jelas dia.

Kedua, adalah mendorong semua perusahaan menjadi anggota BPJS Kesehatan, atau melakukan audit perusahaan yang memanipulasi jumlah karyawannya dalam kepesertaan. "Sampai detik ini, masih lebih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJSKes dari pada yang sudah menjadi anggota," jelas dia.

Ketiga, adalah mengalokasikan kenaikan cukai rokok secara langsung untuk BPJS Kesehatan. Karena dampak negatif dari rokok, sejatinya bisa dialokasikan untuk penanggulangan.

"Jika ketiga poin itu dilakukan, maka secara ekstrim kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak perlu dilakukan. Atau, setidaknya tidak perlu naik sampai 100 persen," kata dia.

Pascakenaikan iuran, Tulus menegaskan, pihaknya meminta pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan untuk menjamin pelayanan yang lebih prima dan handal. Diharapkan, tidak ada lagi diskriminasi pelayanan terhadap pasien anggota BPJS Kesehatan dan non BPJS Kesehatan.

"Tidak ada lagi faskes (fasilitas kesehatan) rujukan yang menerapkan uang muka untuk pasien opname. YLKI juga mendesak pihak faskes, khususnya faskes rujukan untuk meningkatkan pelayanan, dengan cara melakukan inovasi pelayanan di semua lini, baik layanan di IGD, poliklinik dan instalasi farmasi," tuturnya. (*)

Rate this item
(0 votes)
Go to top