BUMDes Baiknya Berbadan Hukum Koperasi

Jakarta, Berita9.com - Pemerintah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan terus mengucurkan dana desa yang bersumber dari APBN setiap tahunnya. Salah satunya adalah digunakan untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes).

Namun demikian, selama ini pengembangan BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes terlihat tidak sesuai dengan konsep demokrasi ekonomi dan nafas UU Desa yang kedepankan asas gotong royong.

Permendes tersebut baiknya segera dicabut. Selain bertentangan dengan misi Konstitusi juga banyak yang tidak berkesesuaian dengan semangat UU Desa karena arahkan bisnis BUMDes menjadi kehilangan semangat kolektifitasnya.

Permendes Nomor 4 Tahun 2015 yang berisi tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan berpotensi mengabsorsi usaha-usaha di desa bukan mendorong partisipasi masyarakat lebih luas.

Permendes ini mewajibkan badan hukum perseroan sebagai bentuk badan hukumnya. Ini sudah tidak sesuai dengan nafas UU Desa yang arahkan misi BUMDes agar non profit, subsidiaritas dan kedepankan asas gotong royong, demokratis dan partisipatoris.

Permendes ini juga by design, sengaja menjauhkan masyarakat desa agar bangun bisnis secara demokratis karena abaikan UU Perkoperasian.

Perseroan merupakan badan hukum yang berorientasi profit dan kekuasaan tertinggi bukan pada masyarakat, melainkan pada investornya. Kalau mau non profit melainkan upayakan kesejahteraan bersama mustinya berbadan hukum koperasi.

Kelembagaan koperasi saat ini sudah banyak mengalami kemajuan dengan konsep Koperasi Multipihak. Koperasi ini dapat representasikan pemerintah sekaligus.

Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara untuk Koperasi juga sudah ada. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat dilaksanakan.

Badan hukum koperasi bisa digunakan karena asas koperasi selain berorientasi bagi kesejahteraan semua orang, juga jalankan asas subsidiaritas.

Asas subsidiaritas itu adalah apa yang sudah dikerjakan masyarakat secara individu tidak perlu dilaksanakan oleh koperasi dan apa-apa yang tidak bisa dikerjakan individu secara sendiri-sendiri baru dikerjakan BUMDes basis koperasi ini.

Bentuk-bentuk usahanya bisa misalnya pemasaran produk bersama, pembelian bersama, lembaga keuangan, prosesing, pabrikasi, eksport dan import dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya juga bisa kembangkan usaha riset dan pengembangan serta pendidkan dan pelatihan, support sistem teknologi dan lain sebagainya.

Masalah keanggotaan koperasi yang dinilai eksklusif juga tidak benar. Keanggotaan koperasi itu terbuka bagi siapapun juga tanpa diskriminasi. Malahan kalau pakai Badan Hukum Persero, maka dengan jumlah anggota (warga) yang sebanyak 300 lebih musti wajib listing di Bursa Efek. Ini jelas tidak pas dengan nafas non profit dari usaha BUMDes.

Konsep tata kelola BUMDes yang terlihat semerawut dan lemah ditinjau dari dasar hukumnya dengan gunakan Badan Hukum Persero juga dapat diselesaikan dengan gunakan aturan koperasi.

Bagi BUMDes yang sudah terlanjur berbadan hukum Persero tinggal dikonversi menjadi badan hukum koperasi. Waktu satu tahun cukup untuk lakukan transformasi.


Jakarta, 6 November 2016

Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Rate this item
(2 votes)
Go to top