Ekonomisme Dan Pertumbuhan Ekonomi

Berita9.com - Ekonomi kita saat ini sedang terjebak dalam pertumbuhan yang konstan. Kita seperti kehilangan imajinasi untuk keluar dari paradigma ini.

Kondisi fiskal kita menjadi begitu ketat. Kita seakan tak lagi bisa bertahan kalau tak bisa penuhi pengeluaran dengan utang atau pajak tinggi yang sepenuhnya ditimpakan pada masyarakat.

Setengah abad sejak gencarnya Orde Baru memulai pembangunan dengan berkah ekonomi "boom oil", selama ini kita juga berada dalam pengejaran pertumbuhan konstan.

Dalam satu dasa warsa terakhir kita dipenuhi dengan kamuflase pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tumbuh 5.2 persen per tahun, tapi kita sepenuhnya ditopang oleh ekonomi exportasi komoditi ekstraktif yang sangat tergantung harganya pada pasaran internasional oligopolistis.

Setiap rejim berganti selalu ditentukan elektabilitasnya terhadap pasar. Pasar yang berada dalam penguasaan segelintir orang inilah yang telah mengatur semuanya.

Hasil dari pertumbuhan ekonomi ini juga hanya hasilkan: kesenjangan pendapatan dan kekayaan serta konsentrasi bisnis konglomerasi yang semakin akumulatif dan monopolistik.

Rasio Gini kita masih bertengger  pada kesenjangan yang mengkawatirkan hingga 0.40. Penduduk sebanyak 0.02 persen kuasai kue ekonomi kita hingga 25 persen. Separuh dari asset republik dikuasai hanya oleh 1 persen penduduk republik ini.

Kita hidup dalam sistem yang semua serba menjadi sub-ordinatif terhadap pasar. Apa yang baik untuk Konglomerat adalah baik untuk bangsa ini. Corak politik kita menjadi oportunis, dan kita semakin kehilangan karakter sebagai manusia merdeka.

Ekonomi kita berada dalam beban jangka pendek desifit neraca pembayaran. Hutang kita sudah melejit hingga hampir dua kali dari APBN kita dan tentu dengan kemampuan bayar kita yang rendah.

Ekonomi kita tumbuh karena konsumsi yang ditopang importasi pangan, dan juga bahan baku dan barang modal yang digunakan untuk bangun infrastruktur demi dorong eksploitasi investasi asing dan keruk sumberdaya alam kita.

Kita kehilangan cara mengkoordinasikan kepentingan jangka pendek pembangunan ekonomi kita dengan imajinasi tentang kemandirian ekonomi dalam jangka panjang.

Kemandirian dipidatokan dan ketergantungan pada importasi pangan, utang, dan penyedotan ekonomi oleh sektor perbankkan yang sudah dikuasai asing terus berjalan.

Sumberdaya alam kita terkeruk habis. Hutang hanya bisa kita bayar cicilan bunganya dengan cara menambah hutang.

Sistem pajak kita sudah kehilangan keadilanya. Bersifat disinsentif terhadap yang kecil dan menjadi istimewa bagi yang yang besar. Pajak final diperuntukan bagi yang kecil. Tax holiday bagi yang besar-besar. 

Pajak sebagai tumpuan keadilan pembangunan sudah tak berjalan. Justru jadi alat eksploitasi baru atas nama pembangunan.

Jumlah usaha mikro jumlahnya 56 juta dan merupakan 98,9 persen dari keseluruhan struktur aktor ekonomi kita. Besarnya omset mereka tak lebih dari 300 juta dan keuntungan per tahun kurang lebih 30 juta musti membayar pajak final dalam kondisi untung atau rugi.

Padahal mereka sudah terbebani biaya modal yang tinggi yang harus disetor ke rentenir yang mencekik di tengah persaingan ketat bisnis dengan para tetangga. Belum lagi beban keseharian yang serba mencekik

Sementara usaha besar yang rendah dalam kurangi angka pengangguran, buat kerusakan alam, serobot tanah rakyat,  justru diberikan tax holiday.  Kalau bangkrut ditalangi negara, kalau utang ngemplang dan kalau untung mereka simpan uangnya di luar negeri terus kita fasilitasi.

Semua barang publik habis di komodifikasi dan layanan publik dikomersialisasi. Rakyat kecil dibiarkan menjerit dengan beban listrik, mahalnya transportasi, dan harga pangan yang serba dalam jerat mafia.

Buruh gajinya hanya bisa berkejar-kejaran dengan inflasi. Setiap UMR naik saat itu juga habis tergerusi inflasi.

Petani, nelayan, perajin rakyat, peternak rakyat, petambak rakyat hanya jadi penopang pertumbuhan ekonomi. Mereka selalu menjadi orang pertama yang jadi korban kebijakan "trickle up economic". Setiap panen, saat itu juga harga pangan dijatuhkan oleh mafia pangan yang sebetulnya selama ini mereka sembunyi dibalik kebijakan priveledge import.

Kapan kita mau keluar dari semua ini? Kepan ekonomi kita mandiri?

Jakarta, 15 Juli 2017

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Rate this item
(0 votes)
Go to top