Kartel Di Indonesia Sudah Akut

Mendeteksi kartel itu mudah saja. Lihat saja di skema subsidi itu siapa yang diuntungkan, di pembatasan/kuota siapa pemainnya Mendeteksi kartel itu mudah saja. Lihat saja di skema subsidi itu siapa yang diuntungkan, di pembatasan/kuota siapa pemainnya Ist

Berita9.com - Selama ini pemerintah selalu berusaha mencari kambing hitam dari mafia kartel terutama ketika terjadi kenaikan harga-harga pangan atau kejatuhan harga produk pertanian.

Sebetulnya kalau melihat kejadian yang terjadi, mafia kartel atau oligopoli itu muncul bukan kesalahan siapa-siapa karena pemerintah sudah tau itu.

Sebut saja misalnya, mafia kartel daging itu tidak akan muncul apabila tidak ada "barrier" yang sengaja diciptakan pemerintah.

Hampir semua bidang kita sudah dikuasai oleh jaringan mafia kartel dan oligopoli. Mereka menempel pada kebijakan pemerintah yang dibuat secara kongkalikong.

Mafia kartel ini bahkan sudah sangat parah di Indonesia. Mereka bukan hanya mengatur regulasi dan kebijakan. Bahkan mereka sudah menjadi pembuat kebijakan tersebut.

Jadi kondisinya sangat membahayakan negara karena kartel di Indonesia sifatnya sudah hirarkhis. Mereka itu bahkan sudah menggerogoti secara langsung uang pemerintah.

Mereka sudah menjarah langsung uang rakyat seperti misalnya dalam subsidi pupuk yang angkanya sangat fantastis hingga 36 trilyun.

Ini adalah bancaan uang rakyat karena pada dasarnya masyarakat di bawah beli pupuk dengan harga pasaran dan kadang malah karena alami kelangkaan belinya diatas harga pasar.

Presiden kalau serius tidak usah sibuk tuduh sana sini. Mendeteksi kartel itu mudah saja. Lihat saja di skema subsidi itu siapa yang diuntungkan, di pembatasan/kuota siapa pemainnya.

Kartel itu khan terjadi atas pemufakatan segelintir orang. Bukan banyak orang. Jadi sebetulnya pemerintah sudah tahu itu.

Kebijakan yang tampak populis itu seringkali justru jadi sarang strategis mafia kartel mengambil keuntungan. Misalnya program Kredit Usaha Rakyat ( KUR). Ini adalah mafia kartel perbankkan untuk keruk keuntungan dari APBN dengan label populis kerakyatan.

Jakarta, 7 April 2017

Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis ( AKSES)

Rate this item
(0 votes)
Go to top