Berita9.com - Kepolisian turut melakukan penyelidikan terkait tercecernya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Bogor. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan saat ini, kasus tersebut ditangani oleh Polres Bogor.

Kendati demikian, Setyo enggan menjelaskan lebih rinci perihal perkembangan penyelidikan tercecernya KTP-el tersebut. Namun, ia memastikan, penyelidikan masih berjalan dan akan disampaikan di nantinya oleh kepolisian.

"Informasinya akan dirilis oleh Kapolres Bogor," kata Setyo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Ahad (27/5).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal juga menuturkan, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan. "Polres Bogor masih menangani, tentunya kami sudah melakukan langkah-langkah kepolisian yang diperlukan," kata dia singkat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, telah memerintahkan agar kasus tercecernya KTP-el di Kabupaten Bogor diinvesigasi. Tjahjo mengatakan, meski KTP-el tersebut rusak/invalid, muncul pertanyaan mengapa tidak langsung dihancurkan, dan mengapa harus memindahkan ke gudang Dukcapil di Bogor.

"Apa tidak ada truk tertutup? Kok pakai mobil terbuka dan tidak dijaga?" kata dia.

Menurut Tjahjo, meskipun hanya ratusan yang tercecer, yakni dua dus mie instan dan tidak ada nama palsu apa pun harusnya tetap waspada. Pasalnya, KTP-el tersebut rawan disalahgunakan.

Untuk itu, ia pun meminta kepolisian juga mengusut kasus tersebut bersama Ditjen Dukcapil. "Saya minta polisi mengusutnya," ujar dia menambahkan.

KTP-el beralamat Sumatra Selatan tercecer di Jalan Raya Salabenda Semplak, Parakansalak, Kemang, Kabupaten Bogor. Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menuturkan, Sesditjen Dukcapil I Gede Suratha sudah melakukan Pengecekan di lapangan dengan jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor.

Penelusuran itu menunjukkan bahwa KTP-el yg tercecer tersebut adakah KTP-el rusak atau invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak Bogor.

"Semua KTP-el yang jatuh dari mobil pengangkut sdh diamankan bersama masyarakat dan dikembalikan ke mobil pengangkut untuk selanjutnya dibawa ke Gudang Penyimpanan di Semplak," kata Zudan melalui keterangan tertulisnya.

(**/RO)

Berita9.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri mendapat gaji Rp 112 juta. Selain itu, anggotanya seperti Mahfud MD, Maruf Amin dkk digaji Rp 100 juta.

Hal tersebut diatur berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Perpres Nomor 42/2018 itu ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2018 lalu. Mendapati hal tersebut, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengambil langkah hukum.

"Saya yakin, beliau-beliau tidak punya pamrih. Murni mengabdi," kata Ketua MAKI, Boyamin Saiman bernada Prihatin, Ahad (27/5/2018).

Menurut MAKI, Ketua Dewan Pengarah BPIP serta anggota murni memberi pemikiran serta tenaganya tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karenanya, MAKI heran dengan langkah Presiden Joko Widodo yang memberi gaji bulanan.

"Kami yakin para pengarah termasuk Ibu Mega tidak akan pernah mau menerima gaji tersebut," ujar Boyamin menegaskan.

Menurut dia, gaji tersebut membuat pengabdian pucuk pimpinan BPIP menjadi jelek di mata publik. Untuk sekelas Dewan Pengarah, cukup diberi fasilitas penunjang seperti honor rapat atau akomodasi apabila kunjungan ke daerah. Mengingat masalah penjagaan Ideologi pancasila adalah ranah perjuangan amanah yang suci terpikirkan manusia pilihan.

Oleh karena itu MAKI menilai untuk petinggi fungsional BPIP, masih bisa mendapatkan gaji dikarenakan menjalankan tugas operasional kantor sehari-hari, namun tetaplah dengan pertimbangan matang dengan bijaksana serta elegan sebagai seorang negarawan.

"Kami yakin beliau-beliau hanya untuk mengabdi kepada negara. Jadi mohon jangan dibuat seakan-akan beliau-beliau punya pamrih gaji," kata Boyamin menegaskan lagi.

Oleh karenanya, MAKI juga akan mengambil langkah hukum dengan menggugat Perpres Nomor 42/2018 itu ke Mahkamah Agung (MA). "Kamis (31/5/2018) besok akan kami masukan gugatan ke MA untuk mencabut Perpres Nomor 42/2018 itu," kata Boyamin menegaskan.

Adapun daftar hak keuangan sesuai dengan lampiran Perpres Nomor 42/2018 :

Ketua Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 112.548.000
Anggota Dewan Pengarah mendapat hak keuangan Rp 100.811.000
Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 76.500.000
Wakil Kepala BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 63.750.000
Deputi BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 51.000.000
Staf Khusus BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 36.500.000

(**/NN)

Berita9.com - Polrestabes Surabaya menggelar operasi cipta kondisi pada Ahad (27/5/2018) dini hari. Sebuah motor mewah terjaring operasi ini.

Motor mewah yang terjaring razia ialah motor modifikasi jenis Chopper. Adapun pemilik motor modifikasi mirip seperti yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu atas nama Andre Kurniawan.

Andre pun mengaku pasrah saat motornya ditilang di depan Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. "Kena tilang karena tidak ada kaca spion dan pelat nomornya," ujarnya.

Pria yang merupakan warga Wonokusumo Surabaya itu mengungkapkan alasan dirinya memodifikasi sepeda motornya menjadi Chopper karena terinspirasi Presiden Jokowi.

"Saya habis Rp10 juta untuk memodifikasinya biar mirip seperti Chopper milik Pak Jokowi," katanya.

Motor tersebut, lanjut Andre, merupakan modifikasi dari Honda Astrea 800 produksi tahun 1990. Dia berencana akan mengikutsertakan motornya di lomba modifikasi Chopper Cup di Malang pekan depan.

"Modifikasinya belum selesai. Rencananya mau saya bawa ke rumah teman di Wonokromo untuk menyelesaikan modifikasinya," katanya.

Ia memastikan, surat-surat kendaraannya itu lengkap, kecuali pajaknya mati setahun. Penyebab motornya kena tilang karena tidak memiliki plat nomor.

Motor modifikasi ala Jokowi itu pun diangkut ke Kantor Polrestabes Surabaya untuk disita. "Kata Polisi bisa diambil setelah menunjukkan plat nomor aslinya. Disuruh juga melengkapi pembayaran pajaknya yang mati," tandasnya.

(**/IN)

Go to top