Berita9.com - Saat ini, melihat perkembangan situasi di Indonesia terkait COVID-19, kebijakan nasional soal karantina wilayah perlu segera dibuat oleh pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.

Ia berharap, pemerintah pusat mempertimbangkan pemberlakuan karantina wilayah yang berlaku secara nasional sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Melalui keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Haedar mengemukakan, pemerintah pusat dapat memberlakukan kebijakan itu dengan merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maupun membuat Peraturan Presiden atau landasan hukum lainnya.

"Korban tertular dan meninggal sudah banyak, saatnya penyelamatan nasional untuk bangsa lebih diutamakan," kata Haedar. (31/3).

Haedar juga mengatakan, pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, sebagaimana diberitakan, sudah meminta izin kepada pemerintah pusat untuk karantina wilayah.

Beberapa daerah sampai ke tingkat lokal menerapkan "karantina wilayah" terbatas atau sesuai dengan kondisi setempat.

"Namun keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan terus tanpa satu kebijakan nasional yang berlaku umum sebagaimana prinsip negara kesatuan," ujar Haedar.

Pemerintah pusat, lanjut Haedar, perlu mencermati perkembangan nasional ini secara saksama untuk mengambil kebijakan nasional yang tegas demi penyelamatan bangsa.

Menurutnya, segala sesuatu, termasuk dampak dari kebijakan itu, dapat dimasukkan dalam pertimbangan dan pelaksanaannya, yang mencakup dampak ekonomi, khususnya dalam melindungi warga yang tidak mampu dan pekerja harian.

Ia menilai, setiap kebijakan selalu ada kekurangan dan kelebihannya, tetapi negara harus benar-benar hadir di saat rakyat dan kepentingan nasional tengah membutuhkan solusi.

"Pemerintah dan segenap kekuatan bangsa dapat bekerja sama dalam menangani masalah seberat apa pun demi kepentingan rakyat. Kami berharap para elite dan kekuatan partai politik maupun pejabat negara lainnya menunjukkan komitmen dan keprihatinan yang tinggi untuk meringankan beban rakyat dan melakukan ikhtiar bersama menghadapi wabah pandemi ini," jelas Haedar. (*)

Berita9.com - Dalam menangani wabah virus corona, Pemerintah Indonesia dianggap belum mampu mengendalikan percepatan sebaran virus asal China tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan banyaknya warga yang meninggal dan juga terpapar. Begitu kata politisi PAN Saleh Partaonan Daulay kepada awak media, Selasa (31/3).

“Melihat kondisi itu, sebaiknya pemerintah sudah lebih tepat memilih opsi karantina wilayah. Dengan karantina wilayah, warga masyarakat bisa diatur agar lebih taat dan tertib. Itu adalah kunci dari keberhasilan social ataupun physical distancing,” tegasnya Saleh mempertanyakan alasan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial dalam skala besar.

Menurutnya, darurat sipil itu diperlukan hanya untuk mendukung kebijakan sosial berskala besar itu. “Saya khawatir, darurat sipil ini pun tidak begitu membantu (sia-sia),” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Saleh menilai darurat sipil sebagaimana diatur dalam Perppu 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya diyakini tidak begitu tegas. Sebab, pimpinan operasi masih ditangani oleh sipil. Selain itu, darurat sipil dipakai karena pemerintah menganggap bahwa keadaan darurat yang ada skalanya masih rendah. Karena itu, darurat sipil dikombinasikan dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Karantina wilayah sepertinya bukan menjadi opsi utama pemerintah. Sebab, karantina wilayah membutuhkan banyak biaya. Termasuk untuk membiayai kebutuan pokok masyarakat yang terdampak akibat kebijakan tersebut. Dan itu nilainya tentu tidak sedikit,” tambahnya.

Ada juga dampak sosial ekonomi yang mengiringi jika karantina wilayah yang diberlakukan. Seperti konsekuensi akan banyak perusahaan dan tenaga kerja yang berhenti beroperasi. Dampak sosial ekonominya tentu tidak sedikit. Belum tentu semua pihak siap menerimanya.

“Menurut saya, pemerintah harus memikirkan ulang pilihan-pilihan kebijakan yang akan diambil. Kalaupun mau menerapkan darurat sipil, katanya masih memerlukan aturan tambahan lainnya. Ini tentu akan memakan waktu yang lebih lama lagi,” tandasnya. (*)

Berita9.com - Pemerintah Zimbabwe mengumumkan untuk melakukan pembatasan wilayah atau lockdown selama tiga pekan untuk memerangi penyebaran virus corona.

Presiden Zimbabwe Emmerson Mnangagwa mengumumkan lockdown di seluruh negeri efektif berlaku mulai Senin (30/3) selama 21 hari hingga 19 April 2020.

Mengutip France24, semua pertokoan dan penerbangan dari dan menuju Zimbabwe akan dihentikan total. Polisi bersiaga di pos pemeriksaan di jalur yang mengarah ke kawasan pusat bisnis Harare.

Semua mobil yang melintas akan diberhentikan, bagi mereka yang tidak memiliki izin untuk berada di daerah tersebut akan dilarang melintas.

"Kami tidak ingin ada orang di jalan-jalan. Kami tidak ingin melihat orang yang tidak memiliki urusan di kota hanya berkeliaran. Semua orang harus berada di dalam rumah," ujar seorang petugas polisi.

Polisi anti huru hara disiagakan untuk membubarkan kerumunan warga yang berada di jalan-jalan raya.

Selain pusat kota Harae, kota Mbare yang memiliki terminal bus jarak jauh berubah sepi dan berubah menyerupai kota tak berpenghuni. Sebagian besar toko tutup, hanya petugas kebersihan yang nampak bekerja menyapu jalan.

Tingkat pengangguran diperkirakan sekitar 90 persen mendorong warga Zimbabwe untuk meninggalkan kota dan kembali ke daerah dan desa asal. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Keputusan lockdown terjadi di tengah resesi ekonomi yang menimpa sektiar 16 juta warga yang menjadi tekanan hidup semakin berat.

"Kami memilih menghabiskan 21 hari di pedesaan, sehingga kami tidak harus membeli semua kebutuhan. Saya tidak mampu memberi makan keluarga saya di sini ketika tidak ada pekerjaan," ujar Most Jawure, salah satu pekerja informal di pusat kota.

Zimbabwe sejuh ini mencatat kasus virus corona menginfeksi enam orang dan satu pasien meninggal dunia. (*)

Go to top