Berita9.com - KPK menuai kritik pedas dari mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto atau yang akrab disapa BW. Kritikan itu terkait sikap KPK yang lembek dan permisif atas terjadinya pertemuan antara Deputi Penindakan KPK Irjen Firli dan Tuan Guru Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB).
 
Diketahui, TGB tengah diselidiki KPK dalam kasus divestasi Newmont. Pertemuan antara KPK dan mereka yang berkasus adalah tabu.
 
"Jika ada yang mendowngrade standar moral yang selama ini dijaga secara ketat dan ditegakan tanpa pandang bulu oleh KPK, maka pihak itu sudah tidak pantas lagi berada di lingkungan KPK, siapapun dia dan apapun posisinya," jelas Bambang, Jumat (21/9).
 
Bambang menegaskan, walau Ketua KPK Agus Rahardjo sudah memberi pembelaan bahwa Firli sudah melapor, semestinya pertemuan bisa dicegah. Atau Deputi Penindakan KPK bisa menghindar demi menjaga integritas. Bukannya berbincang serta foto bareng.
 
"Jika KPK, khususnya pimpinan KPK bersikap permisif atas standar moral yang paling fundamental itu maka dia telah melanggar "tabu integritas" yang selama ini paling dijaga, tapi juga telah meninggikan-kerendahan moral lembaga dan sekaligus menghancurkan kredibilitas KPK yang telah dijaga lebih dari 12 tahun," beber Bambang.
 
Menurut Bambang, persoalan pertemuan itu bukan hanya moral tapi sekaligus juga perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pindana. Sesuai UU KPK, pihak tersebut seyogianya segera diperiksa karena diduga telah melakukan kejahatan.
"Yang paling menarik, jika ada indikasi, pertemuan terlarang tersebut juga mengakibatkan "proses pemeriksaan" atas kasus dimaksud menjadi "terhambat" maka pelakunya juga bs dituduh melakukan kejahatan yang biasa disebut sebagai obstruction of justice," tuturnya.
 
Bambang menegaskan, no point to discuss, pertemuan petinggi KPK dengan pihak yang diperiksa KPK, apapun alasannya, punya indikasi, tidak hanya sekedar pelanggaran etik saja tetapi juga melakukan tindak kejahatan.
"Oleh karena itu, siapapun pihak di KPK yang tidak memproses hal di atas maka dia secara moral tak pantas lagi ada di KPK dan diduga keras menjadi bagian dari kejahatan," tegasnya.
 
"Quo vadis KPK?" tanya Bambang.
 
(**/ET)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan, beberapa kriteria wakil gubernur (wagub) yang diinginkannya sebagai pengganti Sandiaga Salahuddin Uno.

Dia menyebut salah satu kriterianya adalah harus mau bekerja keras.

“Yang penting di Jakarta harus mau kerja keras,'' kata Anies di Kantor Balai Kota, Jakarta, (20/9).

Anies menyebut kriteria lainnya, yakni harus kerja tuntas. Dan, kriteria ketiga yakni harus siap untuk all out.

''Harus all out, tidak memikirkan yang lain-lain,'' ujarnya. Anies menekankan sosok pendamping dirinya dalam memimpin DKI Jakarta harus terus fokus dan berkonsentrasi kepada pekerjaan mengenai pembenahan DKI Jakarta.

Keempat, Anies tidak menginginkan sosok wakil yang menganggap Jakarta sebagai arena politik semata. Sebab DKI Jakarta, menurut dia, telah dipandang sebagai tempat bekerja untuk membuat sebuah perubahan di wilayah Ibu Kota Indonesia ini.

Selain itu, Anies menegaskan sosok wagub yang dia inginkan itu harus memiliki visi dan misi yang sama. Salah satunya adalah membuka kesempatan untuk kesetaraan bagi semua warga DKI Jakarta. Termasuk, lanjut dia, terbukanya kesempatan dalam hal keadilan sosial bagi warga DKI Jakarta.

''Tentu saja, seperti dalam hal membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada warga. Berpihak kepada siapa? Kepada orang banyak dengan prinsip keadilan,'' jelas Anies.

Kriteria-kriteria itulah yang Anies harapkan untuk dapat menjadi sosok pendampingnya. Dia berharap hal-hal itu menjadi pertimbangan bagi partai politik untuk menentukan siapa sosok pengisi kursi Wagub DKI Jakarta.

''Supaya sejalan dengan visi gubernur, dan ini sesuatu yang dijanjikan saat kampanye kemarin. Jangan sampai di tengah jalan, pengganti wakil itu tidak memiliki visi sama dengan janji gubernur,'' kata Anies.

(**/REP)

Berita9.com - Aksi unjuk rasa dua kubu massa yang pro dan kontra terhadap Jokowi berakhir bentrok di depan DPRD Sumatera Utara, Kamis (20/9/2018).

Bentrokan diawali aksi saling lempar antara kedua kubu yang menyampaikan tuntutan berbeda.

Berdasarkan pantauan di lokasi, bentrokan terjadi saat anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Zulkarnain sedang menerima aspirasi Aliansi Mahasiswa Se-Kota Medan yang demo mendesak Jokowi mundur dengan alasan tidak mampu memperbaiki kondisi ekonomi dari keterpurukan.

Saat Zulkarnain berada di atas mobil komando dan para mahasiswa sedang mendengarkan tanggapannya, tiba-tiba lemparan air mineral bermunculan dari massa pengunjuk rasa pro pemerintahan Jokowi menamakan Komunitas Masyarakat Cinta NKRI.

Lemparan ini memancing emosi mahasiswa dan membalas lemparan tersebut.

Aksi saling lempar ini hanya berlangsung singkat, ratusan personil kepolisian yang ada dilokasi langsung menjauhkan dua kelompok massa. Pada akhirnya aksi saling lempar berhasil dihentikan.

(**/RM)

Go to top