Berita9.com - Aparat kepolisian dinilai sangat brutal terhadap insan pers. Bukan tanpa alasan, polisi dianggap sering melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap wartawan.

Berita9.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong menilai, turunnya peringkat daya saing global Indonesia yang dirilis World Economic Forum pada dasarnya akan lebih jauh merosot, jika Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di periode awal masa kepemimpinannya.

Dia menjelaskan, kinerja pembangunan infrastruktur Indonesia menjadi salah satu indikator pembentuk indeks daya saing global. Setelah berbagai pembangunan infrastruktur yang dilakukan lima tahun terakhir, World Economic Forum menempatkan Indonesia di posisi ke-72 dari 141 negara dengan nilai 64,6.

"Kalau pemerintah Jokowi-JK tidak bangun infrastruktur dari awal, seberapa jauh kita merosot. Dengan apa yang kita bangun saja kita sekadar di tengah-tengah, peringkat 72. Artinya defisit infrastruktur kita masih sangat-sangat besar," kata dia di acara Indonesia Trade and Investment Summit, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019 

Namun memang, lanjut dia, posisi indeks daya saing global Indonesia yang pada tahun ini berada di posisi ke-50 atau turun lima peringkat dari tahun sebelumnya. Hal ini karena Indonesia hanya ditopang oleh indikator tradisional, seperti besarnya ukuran pasar domestik Indonesia yang diberi peringkat ke-7 dengan nilai 82, hingga stabilitas ekonomi dengan nilai 90 dan posisi ke-54.

Padahal, lanjut dia, negara-negara lain melakukan reformasi yang lebih cepat dibandingkan Indonesia. Indikator-indikator pembentuk indeks daya saing global mereka mengalami peningkatan yang signifikan, dan terdistribusi dengan baik, seperti Singapura maupun Thailand.

"Satu tantangan mengenai daya saing, peningkatan negara tetangga tak pernah statis, tak pernah berdiri diam saja. Mereka berupaya inovasi menandatangani perjanjian perdagangan, promosi investasi, membenahi bidang ketenagakerjaan. Jadi persaingan regional dan internasional sangat dinamis," tuturnya.

Di samping itu, lanjut dia, keterbukaan ekonomi Indonesia belum lebih baik dibanding negara-negara lain, sehingga arus investasi sedikit masuk, dan transfer teknologi dari negara-negara maju juga stagnan. Itu tergambar dari indikator kapasitas inovasi Indonesia yang dinilai World Economic Forum terbatas dengan nilai 37,7 dan posisinya ke-74.

"Nah semakin sebuah ekonomi membuat diri terhadap internasional, semakin dia bisa ambil teknologi-teknologi dan inovasi-inovasi dari berbagai macam negara. Semakin tidak terbuka maka semakin sedikit, sehingga sulit dunai usaha, pejabat nyontek dari best practice seluruh dunia," kata dia. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyusun kabinet.

Saat membentuk Kabinet Kerja Jilid I pada 2014 lalu, Jokowi meminta KPK dan PPATK menelusuri rekam jejak para calon menteri.b

"Kami (KPK) tidak diikutkan," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kemarin (14/10).

Meski begitu, Syarif mengaku tak mempersoalkan langkah Jokowi yang tidak lagi melibatkan KPK dalam memilih para pembantunya untuk lima tahun mendatang.

"Itu adalah hak prerogatif presiden. Kalau kita dimintai, kita akan memberikan masukan, kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Bahwa yaitu saja kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," katanya.

KPK hanya mengingatkan, Jokowi mempertimbangkan rekam jejak dan integritas dalam memilih menteri. KPK juga berharap Jokowi memilih menteri yang profesional di bidangnya masing-masing.

"Kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih, mempunyai integritas yang baik dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," harapnya.

Sebelumnya selain KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak dilibatkan Jokowi terpilih dalam penyusunan kabinet.

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini PPATK belum dilibatkan oleh Jokowi dalam pemilihan menteri kabinet jilid II.

"Saya kira itu wajar saja. Bapak Presiden [Jokowi] akan mempertimbangkannya dari segala aspek, apakah perlu atau tidak meminta pendapat PPATK," ujar Dian (15/10).

Kondisi ini tentu berbeda dengan pelantikan kabinet 2014 lalu. Saat itu, Jokowi meminta saran dari KPK dan PPATK perihal kandidat menteri dalam Kabinet Kerja.

"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Ini early warning dari KPK dan PPATK. Kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik," ujar mantan Deputi Kepala Staf Kantor Transisi Andi Widjajanto kala itu di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta Pusat, (17/10/2014).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengakui telah menyelesaikan susunan kabinet di periode kedua. Demikian pengakuan Jokowi dalam sebuah video di Youtube Sekretariat Presiden.

"Sudah (rampung), kabinet," kata Jokowi seperti terikutip Selasa (15/10/2019). (*)

 

Go to top