Berita9.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan memperketat pengawasan peredaran buku-buku pelajaran dengan memperkuat fungsi tim penilai buku pelajaran yang telah dibentuk.

"Mulai tahun depan tim itu akan kami perkuat, akan kami awasi agar melakukan tugas dengan sungguh-sungguh," kata Muhadjir di Yogyakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Mendikbud untuk merespons peredaran buku pelajaran yang menyebutkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pada halaman 64 buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 6 SD yang diterbitkan oleh Intan Pariwara dan Yudistira tertera keterangan bahwa negara Israel beribu Kota Yerusalem.

Penguatan fungsi tim penilai buku pelajaran Kemendikbud antara lain akan dilakukan dengan meningkatkan insentif bagi tim itu. "Kami cek insentifnya tidak memadai jika dibandingkan beban tugas mereka," kata dia.

Sementara itu, terhadap buku pelajaran yang menyebutkan Yerusalem adalah Ibu kota Israel, menurut dia, Kemendikbd akan segera menarik buku-buku yang sudah terlanjur beredar. "Buku itu memang harus ditarik," kata dia.

Menurut Muhadjir, buku tersebut beredar tanpa melalui pengujian dari tim penilai atau evaluasi Kemendikbud. "Jadi bisa dikategorikan itu buku liar karena tidak melalui penilaian tim Kemendikbud," kata dia. 

Sebelumnya, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur meminta buku tersebut segera ditarik dari peredaran.

"Ya penerbitnya segera menarik lah, diganti baru," kata Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi.

PGRI mempersoalkan materi pada halaman 15 atau tabel 3.3 Tabel Negara di Asia Barat nomor urut 6 tertulis bahwa Ibu Kota Israel adalah Yerusalem, yang seharusnya Tel Aviv.

"Untuk menghindarkan timbulnya permasalahan yang lebih dalam, kami mengharapkan buku itu segera ditarik dari peredaran dan diterbitkan buku baru yang benar," pinta PGRI melalui Surat klarifikasi tertanggal 13 Desember 2017 yang dilayangkan kepada penerbit buku.

(**/Ant)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengacara Todung Mulya Lubis dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Sjamsul Nursalim, pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Todung diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (14/12).

Selain memanggil Todung, penyidik KPK juga memanggil pengacara Abdul Hakim Garuda Nusantara dan seorang pengusaha bernama Taufik Mappaenre. Mereka berdua juga diperiksa sebagai saksi untuk Syafruddin Temenggung.

Febri menyatakan, pemeriksaan terhadap Todung dan Abdul Hakim yang berprofesi sebagai advokat lantaran ketika itu obligor BLBI maupun BPPN meminta bantuan hukum dari sejumlah kantor hukum.

"Karena dulu sejumlah obligor ataupun pihak BPPN kan meminta pendapat dan bantuan hukum dari sejumlah kantor advokat," tuturnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Syafruddin Temenggung sebagai tersangka. Dia diduga merugikan negara hingga Rp4,58 triliun lantaran menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim, salah satu obligor BLBI.

Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI masih memiliki kewajiban sebesar Rp4,8 triliun atas kucuran dana BLBI.

Dari total tagihan itu, Sjamsul Nursalim baru menyerahkan Rp1,1 triliun yang ditagihkan kepada petani tambak. Sementara, sisanya Rp3,7 triliun tak dilakukan pembahasan dalam proses restukturisasi BPPN, dan tak ditagihkan kepada Sjamsul Nursalim.

Setelah aset yang diklaim Sjamsul Nursalim sebesar Rp1,1 triliun dilelang PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), ternyata aset tersebut hanya bernilai Rp220 miliar. Sehingga Sjamsul Nursalim masih berkewajiban membayar Rp4,58 triliun.

(**/Djm)

Berita9.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan rasa kehilangannya atas meninggalnya Andi Mappetahang (AM) Fatwa. Haedar menilai jasa-jasa AM Fatwa sangat besar sebagai tokoh nasional dan bagi Muhammadiyah sendiri.

"Beliau merupakan tokoh pejuang yang gigih dan melintas generasi," ujar Haedar melalui pesan tertulis, Kamis (14/12).

Haedar mengatakan AM Fatwa pernah dijebloskan ke dalam penjara oleh pemerintah orde baru. Namun, AM Fatwa yang pernah merasakan penderitaan di balik jeruji besi tidak pernah mendendam hingga lengsernya Presiden RI, Soeharto.

"Hingga setelah Pak Harto jatuh, beliau juga tidak mencaci dan membenci," katanya.

Haedar melanjutkan, begitu pun sifat politik yang ditunjukan AM Fatwa. Menurutnya, AM Fatwa mewarisi sifat politik Masyumi yang kuat dengan warna keislamannya tetapi luwes dalam bergaul dengan lawan politik. Muhammadiyah kata dia, belajar spirit kenegarawanan dan kedewasaan berpolitik dari AM Fatwa.

"Pak Fatwa dekat dengan angkatan muda dan bergaul dengan siapa saja. Dalam perjuangan umat Islam beliau dikenal tegas dan kadang keras, tetapi fleksibel dan pandai berakomodasi atau bernegosiasi jika hal itu menyangkut strategi dan tidak keluar dari prinsip," kata Haedar.

Di Muhammadiyah, tambah Haedar. AM Fatwa sangat kental, hingga gigih sampai akhir hayatnya dalam memperjuangkan Pak Kasman, Pak Kahar Muzakkir, dan Ki Bagus Hadikusumo untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kini ujar Haedar, menjadi tugas PP Muhammadiyah untuk melanjutkan perjuangannya.

"Itu menjadi utang kami di PP Muhammadiyah untuk melanjutkannya," ujarnya.


Seperti diberitakan sebelumnya, AM Fatwa meninggal dunia di rumah sakit MMC Jakarta sekitar pukul06.17 WIB. Rencananya, AM Fatwa akan dimakamkan di taman makam pahlawan Kalibata, Jakarta.

(**/Rep)

Go to top