Berita9.com - Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan, sebuah wabah kolera di Yaman telah menewaskan 315 orang sejak 27 April lalu. Infeksi kolera terus menyebar di Yaman, dengan lebih dari 29.300 kasus dilaporkan di 19 dari 22 provinsi di negara tersebut.

Angka ini diumumkan sehari setelah organisasi amal internasional, Doctors without Borders memperingatkan bahwa wabah kolera bisa "lepas kendali" di Yaman. Negara miskin tersebut telah hancur oleh perebutan kekuasaan antara pemerintah yang didukung Saudi dan pemberontak yang selaras dengan Iran sejak akhir 2014.

Kekerasan Yaman yang terus berlanjut telah membawa dampak pada pusat layanan kesehatannya.

Pekan lalu, sebuah keadaan darurat diumumkan di ibu kota pemberontak Sana'a setelah sejumlah besar kasus kolera terdeteksi di kota tersebut. Lebih dari separuh fasilitas medis di negara tersebut, menurut WHO, tidak lagi berfungsi. Sementara itu, sekitar 7,6 juta orang tinggal di daerah terancam kolera Yaman, menurut perkiraan PBB.

Diberitakan Al Jazeera, Selasa, 23 Mei 2017, WHO memperingatkan bahwa Yaman dapat terjangkit 300.000 kasus kolera dalam waktu enam bulan dan jumlah kematian yang "sangat tinggi".

"Kita perlu mengantisipasi dampak yang bisa mencapai 200.000-250.000 kasus selama enam bulan ke depan, di samping 50.000 kasus yang telah terjadi," kata Nevio Zagaria, perwakilan WHO Yaman.

Selain itu, biaya hidup dari tingkat infeksi pada skala ini diprediksi "sangat, sangat tinggi" dan kecepatan wabah kolera tersebut menyebar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Yaman.

Kolera, infeksi diare akut, disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri Vibrio cholera. Jika tidak diobati, penyakit bisa membunuh dalam beberapa jam. Hampir 75 persen orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apa pun.

(**/art)

Berita9.com - Warga Kampung Akuarium berharap dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait sengketa lahan yang dihadapi dengan Pemprov DKI Jakarta. MUI diminta dapat mendampingi warga untuk mempertahankan permukimannya.

"Saya berharap MUI akan membantu warga sini seperti mereka membantu warga Luar Batang," ujar catur, salah seorang warga saat ditemui di Kampung Nelayan, Jakarta Utara, (23/5).

Permukiman di Kampung Akuarium ditertibkan Pemprov DKI pada April 2016. Pemprov DKI akan revitaliasasi kawasan Kampung Akuarium menjadi lokasi wisata bahari.

Sejumlah warga sudah pindah ke rusun. Namun, ada beberapa yang bersikeras tak mau angkat kaki dari Kampung Akuarium.

Warga menolak pindah karena rusun yang disiapkan jauh dari lokasi mencari nafkah. Sehingga, mereka melawan dengan membangun tempat tinggal semi permanen. (**/MN)

Berita9.com - Direktur Data dan Informasi Bakamla Laksamana Pertama (Laksma) TNI, Bambang Udoyo mengatakan pernah diberikan uang sebesar Rp 1 Miliar dari Kepala Bakamla, Arie Sadewo.

"Saya dikasih uang karena Kabakamla ngomong sudah lah lu kerjain yang bener, jangan minta-minta nanti kalau kamu kerja bener saya kasih kamu satu, nofel (Nofel Hasan) satu, eko (Eko Susilo Hadi) satu," ujarnya saat bersaksi dalam sidang terdakwa suap Alat Monitoring Bakamla, Eko Susilo Hadi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur, Jakarta (22/5/2017).

Bambang Udoyo juga mengaku tidak mengetahui siapa saja pemenangnya dari awal, karena tidak mengikuti pembahasan dari awal dan ia bekerja sebagai PPK untuk menggantikan PPK sebelumnya, Suroyo.

"Gak tahu, karena kerjaan pak suroyo katanya gak beres, saya ditunjuk secara spontanitas dari Kabakamla, (ditunjuk menggantikan PPK)," ujarnya

Bambang Udoyo menjelaskan maksud dari kerja beres tersebut yakni mengerjakan sebaik mungkin dan bisa menyelesaikan hingga tuntas. Karena sebagai PPK dirinya mengklaim akan melaksanakan dengan sebaik mungkin apapun tugas yang telah diberikan atasannya.

"Saya sebagai PPK akan menjalankan tugas saya sebaik mungkin, PPK sebelumnya katanya kerjanya ga beres,(walaupun) saya awal ga ngerti pengadaan barang tapi kalau sudah diperintahkan akan saya laksanakan sebaik-baiknya," tambahnya.

Setelah mendapatkan uang tersebut, Bambang Udoyo mengaku telah mengembalikan ke Puspom TNI.

"Jadi setelah uang dikasih dari Kepala bakamla, saya langsung sisihkan untuk Zakat, karena saya kan seorang muslim  yang taat, selebihnya saya kasih ke Puspom TNI, Karena (awalnya) saya tidak tahu (sumber duitnya darimana ; tahunya Halal)," ujarnya.

Sementara itu saksi lainnya, Kabiro Perencanaan dan Organisasi Bakamla, Nofel Hasan mengatakan bahwa dirinya pernah diberi tahu oleh terdakwa, Eko Susilo Hadi bahwa bahwa ia akan menerima uang Rp 1 Milyar dari Perwakilan PT Melati Technofo Indonesia, M Adami Okta dan Hardy Stevanus.

"Saya pernah dikasih tahu pak Eko, katanya saya dan pak Bambang akan terima uang, tapi siapa dan untuk apa saya gak tahu," ujarnya.

Setelah terdakwa pergi dinas ke Jerman, ia tahu bahwa yang mendatanginya adalah pegawai PT Melati Technofo Indonesia, namun ia tetap tidak tahu uang tersebut berasal darimana.

"Adami dan Hardy datang, dia bilang ini ada amanah dari pak eko di jerman, untuk ngasih duit Rp 1 Milyar," ujarnya.

Dalam kesaksiannya ia juga membantah telah menerima perintah untuk mengamankan Fee Proyek Bakamla sebesar 7,5 %.

"Gak pernah diperintah (Ngamanin)," tegasnya

Sebagai informasi Dalam surat dakwaan, Eko disebut disebut-sebut mendapat arahan dari Kepala Bakamla, Laksamana Madya Arie Soedewo untuk membagikan jatah sebesar 15 persen dari nilai kontrak kepada pejabat Bakamla lainnya. 

Dua pejabat Bakamla yang dimaksud adalah Karo Perencanaan dan Organisasi Nofel Hasan dan pejabat pembuat komitmen Bambang Udoyo, yang masing-masing mendapat masing-masing Rp 1 miliar.

Selain itu, Eko Susilo Hadi meminta uang operasional kepada Adami sebesar USD 5.000 dan 5.000 euro. Namun Adami justru menawarkan dengan jumlah lebih besar, yaitu USD 10 ribu dan 10 ribu euro.

Eko Susilo kemudian disebut menerima uang USD 78.500 dan SGD 100 ribu dari Adami dan rekannya, Hardy Stefanus, di ruang kerjanya, gedung Bakamla, Jakarta Pusat, pada 14 Desember 2016. Namun uang belum dinikmati, tak lama kemudian, petugas KPK melakukan operasi tangkap tangan.

(**/RN)

Go to top