Jakarta - Usai menjalani pemeriksaan sejak pagi, Hakim Lasito, hakim di Pengadilan Negeri Semarang akhirnya ditahan Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK), Selasa (26/3/2019).

Lasito ditahan karena diduga terlibat dalam kasus jual-beli putusan yang melibatkan Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi.

"Hakim LAS (Lasito) ditahan 20 hari pertama di Rutan cabang KPK di belakang gedung merah putih KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, (26/3).

Adapun penetapan tersangka atas Lasito dilakukan Komisi Antirasuah sejak tanggal 6 Desember 2018 lalu. Penetapan dilakukan berdasarkan hasil pengembangan dari laporan masyarakat yang masuk ke meja penyidik KPK sebelumnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 2 tersangka, yaitu Ahmad Marzuqi selaku Bupati Jepara dan Lasito. Ahmad diduga memberi suap Rp700 juta kepada Lasito.

Suap diduga berawal ketika Ahmad dijerat sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada pertengahan 2017. Saat itu, Ahmad ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi penggunaan dana bantuan partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014.

Tak terima atas penetapan tersangka itu, Ahmad pun mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. Agar gugatan praperadilannya diterima, Ahmad pun mendekati hakim Lasito melalui seorang panitera muda. (*)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta masih dalam pembahasan kendati telah telah diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan DPRD DKI Jakarta. Menurut dia, tarif MRT harus ditetapkan secara matang karena akan berlaku untuk jangka panjang.

Anies mengatakan, penetapan tarif MRT tidak dilatarbelakangi pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada 17 April 2019 mendatang. "Kebetulan diselenggarakannya tiga minggu sebelum pemilu, tapi jangan pengambilan keputusannya karena mau pemilu," ujar Anies di Kantor Walikota Jakarta Barat, Selasa (26/3).

Menurut dia, menentukan tarif MRT Jakarta jangan hanya memikirkan untuk kepuasan hari ini. Akan tetapi, harga MRT yang akan diputuskan untuk moda transportasi umum terpadu jangka panjang.

Sehingga, Anies mengatakan, tarif MRT akan dibahas lebih lanjut dengan DPRD DKI Jakarta. "Itu lah kenapa saya masih bicara dengan dewan karena ini bukan sekadar bukan harga yang bisa diubah-ubah dalam waktu singkat," kata dia.

Ia mencontohkan, penetapan tarif Transjakarta yang flat sebesar Rp 3.500 sejak 2004 masih berlaku hingga kini. Kendati pembiayaan operasionalnya berubah, akan tetapi besaran tarifnya bertahan hingga 15 tahun.

Menurut dia, penetapan tarif Transjakarta dinilai tepat. Anies pun ingin tarif MRT Jakarta seperti itu untuk jangka panjang. Di sisi lain juga, Anies ingin harga MRT relatif lebih murah agar masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum.

"Ingin lebih murah supaya orang mau naik kendaraan umum, tapi harga yang murahnya harus lebih murah daripada ojek, tetapi dengan perhitungan yang lebih matang untuk jangka panjang," jelas Anies.

Ia pun mengatakan, tarif MRT yang sudah diputuskan dalam rapat pimpinan gabungan bersama DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8.500 bukan tarif flat . Itu adalah tarif rata-rata yang dihitung per 10 kilometer. Sementara, jika jarak dekat tarif MRT bisa dibawah Rp 8.500 itu.

Untuk itu, Anies mengatakan, apabila pembahasan tarif MRT sudah selesai maka penetapan tarif akan diumumkan berupa tabel. Sehingga masyarakat akan mudah mengetahui tarif yang harus dibayar. Sebab, tarif MRT ditetapkan berdasarkan stasiun keberangkatan dan kedatangan.

"Karena itu kemarin saya menghindari istilah satu harga itu karena memang harganya beda tergantung dari mana ke stasiun mana," tutur Anies.

Kendati demikian, Anies memastikan tarif MRT akan ditetapkan sebelum pengoperasian MRT secara resmi pada 1 April 2019 mendatang. Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berdiskusi dengan DPRD DKI Jakarta. (*)

Berita9.com - Diskusi dua arah menjadi ciri khas Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, saat menyampaikan sosialisasi empat Pilar MPR. Demikian pula saat politisi kelahiran Prambanan Jawa Tengah itu memberikan materi sosialisasi Empat Pilar, kerjasama MPR dengan Yayasan Berkah Mulia Indonesia di Aula Masjid Al Falah, jl. Mampang Prapatan I RT 05/06 Mampang Jakarta Selatan, Senin (25/3/2019) malam. 

Pada kesempatan itu, Hidayat menanyakan peran ulama dalam menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Berkali-kali para peserta mencoba menjawab tanya tersebut, tapi hingga peserta kelima tidak ada satu pun yang bisa menjawab dengan sempurna, sampai akhirnya, Hidayat pun menjawab sendiri pertanyaan yang diajukannya. 

Dihadapan Masyarakat Mampang dan sekitarnya, Hidayat antara lain mengatakan, dalam sejarahnya bangsa  Indonesia sudah dua kali memproklamirkan kemerdekaan nya. Masing 17 Agustus 1945 dan 17 Agustus 1950. Pada 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Sedangkan pada 1950, proklamasi bangsa Indonesia, itu menandai kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sebelumnya, NKRI yang dihasilkan oleh proklamasi  17 Agustus 1945 sudah berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. 

"Ini adalah momentum yang tidak bisa dilupakan begitu saja  olah bangsa Indonesia khususnya umat Islam. Karena kembalinya NKRI waktu itu menandai runtuhnya RIS. Kembalinya NKRI, itu diprakarsai oleh Moh. Natsir Ketua Fraksi Parta Masyumi", kata Hidayat menambahkan. 

Selain Natsir, kata Hidayat, masih banyak perjuangan ulama yang dilakukan ulama untuk bangsa dan negara Indonesia. Seperti Resolusi Jihad yang dikumandangkan KH. Hasyim Asy"ari, serta H. Mutahar pencipta lagu 17 Agustus dan Syukur. 

"Saat ini kita punya tanggungjawab meneruskan perjuangan para ulama. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah, ikut serta dalam pemilu, karena melalui pemilu kita dapat menentukan  pemimpin kita dan juga masa depan bangsa", kata Hidayat menambahkan. 

Karena itu Hidayat mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pemilu dengan sebaik-baiknya. Jangan golput, dan pilihlah calon-calon terbaik, yang dikenali kualitasnya. (*)

Go to top