Berita9.com - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan menerbitkan surat peringatan (SP-2) untuk warga Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, (20/6). Ini karena sebagian warga masih enggan untuk pindah dari kediaman mereka.

Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan, SP-2 itu menindaklanjuti surat peringatan ke-1 No. 1132/-1.758 tanggal 13 Juni 2017. "Ternyata dari hasil pemantauan di lapangan masih ada warga pemilik bangunan di Bantaran Sungai Ciliwung yang belum mengosongkan atau membongkar bangunannya sendiri," kata Ujang, Rabu (21/6) siang.

Ia menjelasakan, SP-2 itu dikirim untuk kembali mengingatkan para pemilik bangunan di bantaran Kali Ciliwung agar segera mengosongkan tanah dan membongkar bangunan sendri. Warga yang masih bertahan memang masih berada di lingkungan RT 01 sampai RT 04 RW 12.

"SP-2 ini kami beri waktu 3x24 jam terhitung sejak dikeluarkannya surat peringatan ini," jelas dia.

Ujang juga menuturkan, apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan warga masih bersikeras menempati bangunan di bantaran Sungai Ciliwung, pihaknya masih akan memberikan satu kesempatan yaitu mengeluarkan surat peringatan ketiga (SP-3).

"SP-3 itu SP terakhir berlaku 1 x 24 jam. Jika masih tidak melaksanakan pembongkaran dan pengosongan tanah, maka Tim Penertiban Terpadu (TPT) Tingkat Kota Jakarta Selatan akan melaksanakan pengosongan tanah dan pembongkaran bangunan secara paksa dengan segala risiko dan akibatnya menjadi tanggungjawab warga," ucap dia.

Sebelumnya pada Ahad (18/6), sebanyak 22 KK  telah direlokasi ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek dan Rusun Cakung KM 2, Jakarta Timur. Ke-22 KK itu berasal dari tiga RT di RW 12, yakni RT 01, 02, dan 04.

Secara jumlah keseluruhan, ada 361 KK yang akan direlokasi, dengan 328 di antaranya telah mengikuti undian rumah susun. Selain itu, total sudah ada 86 KK yang pindah di mana 64 KK telah lebih dulu melakukan relokasi. Relokasi ini dilakukan sebagai langkah normalisasi Sungai Ciliwung, untuk pembuatan tanggul dan jalan inspeksi di kawasan Bukit Duri.

(**/RO)

Berita9.com - Sejumlah tentara Israel merangsek masuk ke dalam kompleks Masjidil Aqsa pada Ahad (18/6) pagi waktu setempat. Kemudian, mereka mengganggu ketenangan ibadah kaum Muslim di sana dengan menyemperotkan gas merica (pepper spray). Beberapa di antaranya juga memukul jamaah yang sedang beribadah.

Sedikitnya, tiga orang Palestina luka-luka dan beberapa jamaah Masjidil Aqsa pingsan akibat semprotan gas merica oleh aparat militer Israel itu. Demikian dilansir Ma'an News Agency, (18/6).

Fatah mengutuk keras aksi militer Zionis itu sebagai sikap fasis dan agresif Israel terhadap penduduk sipil Palestina. Bulan Ramadhan tidak menyurutkan tekanan militer Israel atas Palestina, khususnya warga sipil yang bermukim di Yerusalem Timur.

Direktur pengelola Masjidil Aqsa, Syeikh 'Umar Kiswani, mengatakan, sekitar 250 tentara Israel menyerbu masuk kawasan suci ini lewat Gerbang Maroko. Kemudian, mereka menyerukan agar orang-orang Yahudi dapat ikut masuk.

Usai kejadian, pasukan militer Israel masih berkerumun di dekat gerbang utama Masjidil Aqsa. Mereka diketahui berupaya menghalang-halangi orang Islam yang hendak keluar kawasan Masjidil Aqsa.

(**/RO)

Berita9.com - Berbagai reaksi muncul terkait permintaan Rizieq Shihab yang sedang berada di Arab Saudi kepada pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra untuk menyusun konsep rekonsiliasi.

Salah satunya dari aktivis terkenal, Sri Bintang Pamungkas yang ikut ditangkap polisi pada tanggal 2 Desember 2016 lalu dengan tuduhan makar dan sempat mendekam di tahanan beberapa lama.

“Rekonsiliasi itu artinya berdamai. Kalau Habib (Rizieq Shihab) mau berdamai silahkan. Tapi persoalan kami dengan rezim tidak sama dengan urusan Habib/GNPF-MUI,” ujar Sri Bintang Pamungkas. (19/6).

“Kami tidak mau berdamai. Rezim yang sudah dipercaya rakyat awalnya, lalu diberi kekuasaan, tapi kemudian khianat, dan dengan kekuasaan dari rakyat itu malah menyiksa rakyat, maka rezim harus dihukum. Pertama diturunkan dari jabatannnya, selanjutnya diadili untuk dipenjara,” sambungnya.

Menurut SBP, Yusril mungkin bisa mewakili Rizieq Shihab. Tetapi tidak bisa mewakili pihak-pihak yang mewakilkan urusan kami kepada GNPF-MUI.

“Urusan GNPF-MUI sebenarnya sudah selesai,” kata Sri Bintang Pamungkas lagi.

Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI atau GNPF-MUI dibentuk untuk mengawal fatwa MUI mengenai tindakan penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang kini telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara.

SBP juga mengatakan, dirinya berharap Yusril tidak parsial dalam menghadapi tuntutan rakyat, seakan-akan persoalan yang ada sudah diwakili para ulama saja. (**/Dem)

Go to top