Berita9.com - Rasa keadilan yang seharusnya didapat seluruh rakyat Indonesia sudah dirampas oleh rezim pemerintahan dan pendukungnya.

Iwan Sumule menanggapi adanya perbedaan perlakuan pemerintah/aparat hukum terhadap kasus yang dilaporkan Denny Siregar.

Menurut Iwan, banyak laporan terhadap Denny Siregar yang hingga saat ini tidak diproses. Hal itu berbanding terbalik jika pendukung Presiden Joko Widodo itu yang membuat laporan.

"Saya sesalkan bahwa sekian banyak laporan terhadap Denny Siregar ini tidak diproses. Nah, sementara sebaliknya, laporan dari Denny Siregar dengan secepat-cepatnya dengan sesingkat-singkatnya diproses sama polisi, bahkan langsung dijadikan tersangka dan ditahan," ucap Iwan Sumule, Selasa (14/7).

Hal tersebut dapat dilihat dari cepatnya pihak kepolisian menangkap penyebar data pribadi Denny Siregar. Namun, substansi adanya penyebaran data tersebut yakni soal unggahan Denny Siregar yang juga sudah dilaporkan hingga saat ini belum ada perkembangannya.

Apalagi, kata Iwan Sumule, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate turut bersuara dan mendesak agar PT Telkomsel bertanggungjawab atas adanya penyebaran data pribadi Denny Siregar.

"Ini ada ketidakadilan menurut saya, ini juga tudingan sepihak saja menurut saya, dan dia tidak memperlakukan adil terhadap banyak hal. Artinya pemerintah kayak Kominfo, dia tidak menyikapi soal Ravio Patra, tapi kemudian dia menyikapi soal Denny Siregar, ini ada apa gitu loh? Kita sudah benar-benar kehilangan soal keadilan, sudah dirampas oleh rezim ini," tutur dia.

Bahkan, sambung Iwan Sumule, dia semakin yakni bahwa Denny Siregar merupakan buzzer pemerintah yang diberikan hak imunitas.

"Ya itu pasti (benar-benar buzzer pemerintah) kalau kayak begitu, artinya dengan dukungan rezim hari ini terhadap dia, diberikan hak imunitas saya sebut diberikan hak imunitas karena ada banyak laporan terhadap dia tidak disikapi bahkan tidak ditanggapi," pungkasnya. (*)

Berita9.com - Gubernur DKI Jakarta diminta tidak membuka tempat hiburan malam selama virus corona masih mengancam nyawa warga ibu kota. Pasalnya, sangat sulit menerapkan protokol kesehatan, terutama physical distancing, ditempat-tempat tersebut. 

"Tempat hiburan sangat sulit untuk menerapkan pembatasan sosial. Coba bayangin saat berkaraoke, bagaimana menyanyi terpisah, apa rasanya, belum lagi saat clubing, mau bagaimana berjoget dengan berjarak," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Satuan Tugas Antinarkoba (DPP SAN) Anhar Nasution, (13/7).

Belum lagi, lanjut dia, saat memakai jasa pemandu lagu penggunaan physical distancing akan sulit karena pelanggan juga enggan rugi karena harus duduk berjauhan. "Akhirnya, tak sedikit yang curi-curi," ucapnya.

Hal itu juga berlaku bagi gria pijat (spa) yang akan sulit menerapkan physical distancing. Ditambah dengan keluar masuknya orang di kedua tempat itu membuat tempat hiburan rawan akan penyebaran COVID-19. "Jadi, saran saya lebih baik ditunda dahulu," ucapnya.

Terlebih, kata Anhar, di Jakarta sendiri angka positivity rate-nya melonjak dari 4 hingga 5 persen, saat ini menjadi 10,5 persen. Bila tak diantisipasi betul, lonjakan jumlah pasien positif bisa tidak terkendali.

Sementara itu, sikap serupa juga sempat diungkapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani yang meminta agar tempat hiburan tak dibuka saat PSBB transisi.

Zita meminta agar Anies lebih memprioritaskan membuka sekolah terlebih dahulu agar para siswa bisa belajar secara tatap muka.

Jika Anies tetap ngotot membuka hiburan malam sebelum sarana pendidikan pada PSBB transisi tahap kedua nanti, PAN akan menolak kebijakan tersebut.

"Nah, itu saya tolak keras, jangan sampai tempat hiburan dibuka sebelum pendidikan dibuka. Bila itu terjadi, saya akan kritik dan tolak keras," kata Zita. (*)

 



Berita9.com - Kinerja pemerintah Indonesia menangani pandemi Covid-19 mendapat sorotan negatif dari media asing ternama.

Indonesia disebut sebagai negara yang sistem penanganan wabah virus Corona Covid-19 paling buruk di Asia Tenggara, dengan angka penularan virus mencapai 74.000 kasus dan 3,5 ribu kematian.

Dalam laman daring prestisius The Guardian edisi Ahad (12/07/2020), kalung anticorona keluaran Kementerian Pertanian turut jadi sorotan dan dianggap salah satu faktor yang memperburuk keadaan.

Selain itu, pakar penyakit menular dari Universitas Indonesia Prof Pandu Riono mengatakan, penularan akan terus meningkat kecuali masyarakat didesak untuk mengikuti rekomendasi jarak fisik.

Presiden Jokowi sempat memberi peringatan keras pekan lalu ketika kasus virus corona meningkat tajam.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama dan mengikuti langkah-langkah pencegahan virus.

Longgarnya pembatasan sosial juga mendapat sorotan tajam. Bali sudah membuka bandara untuk wisatawan domestik dan berencana untuk membuka pintu internasional bagi tamu mancanegara.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Denpasar, Dr I Gusti Agung Ngurah Anom mengaku khawatir dengan rencana pemerintah ini. "Jumlah kasus melonjak tapi kami belum tahu kapan akan memuncak," katanya.

Ia juga mengatakan staf medis selalu bersiaga dengan APD yang artinya mereka bekerja sambil kesulitan makan, minum dan buang air. Beberapa staf ada yang memakai popok untuk mempermudah pergerakan.

Dalam beberapa kasus, pasien kerap menutupi fakta bahwa mereka pernah melakukan kontak dengan orang yang terinfeksi dan ini membuat pemerintah semakin kewalahan.

"Kami berharap pemerintah melakukan lebih banyak pengujian, pengujian dan pengujian, sehingga kami bisa melacak kasus-kasus ini," tambah Ngurah.

Stigma masyarakat terkait virus ini juga memperburuk keadaan. Pada bulan Juni, ratusan pedagang di pasar tradisional di Bali, Sumatra dan Jakarta menolak untuk diuji agar bisa melanjutkan pekerjaan mereka.

Tantangan lain datang dari prosesi pemakaman muslim yang memandikan jenazah sebelum dimakamkan. Seorang dokter spesialis paru-paru di Surabaya bernama Arief Bakhtiar mengungkapkan pengalamannya.

"Ada seorang wanita meninggal karena virus corona, tapi semua anak tidak terima. Mereka melanjutkan upacara pemakaman secara keagamaan. Setelah dua minggu, dua anggota keluarga mereka meninggal, diduga dari Covid-19," ujarnya.

Sementara itu, WHO mendesak pemerintah untuk memprioritaskan tes bagi pasien yang diduga memiliki virus, bukan orang yang sedang memulihkan diri karena angka kematian untuk kelompok ini sangat tinggi. (*)

Go to top