Berita9.com - Anggota Komisi X DPR RI Toriq Hidayat meminta Mendikbud Muhadjir Effendy bertanggung jawab atas kisruh PPDB 2019.

JIka tidak bisa memberikan solusi mengantisipasi siswa yang tidak tertampung, Mendikbud diminta mundur.

"Mendikbud harus bertanggung jawab atas kisruh ini karena kebijakan PPDB dengan 90 persen zonasi ini ternyata banyak merugikan calon peserta didik. Banyak siswa dengan nilai UN baik tapi tidak lolos PPDB hanya karena harus bersaing jarak rumah dengan sekolah," kata Toriq di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Menurut Toriq, sebelum memberlakukan sistem zonasi 90 persen seharusnya Mendikbud mempertimbangkan sebaran sekolah negeri dan guru yang belum merata disemua daerah. Akibatnya, ada siswa yang terlantar tidak bisa masuk sekolah negeri karena minimnya jumlah sekolah didaerah itu dan sebaliknya ada juga sekolah yang kekurangan calon siswa.

"Sistem zonasi dalam PPDB memiliki niatan yang sangat baik untuk mengedepankan azas pemerataan dalam pendidikan. Menghilangkan stigma sekolah favorit dan non favorit. Namun, disisi lain ternyata pemerintah melalui Kemendikbud mengabaikan sebaran sekolah negerai yang tidak merata di seluruh Indonesia. Seharusnya, sebaran sekolah negeri yang tidak merata tersebut menjadi elemen yang diperhitungkan dalam penyusunan permendikbud yang ada," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Toriq juga mengkritik kebijakan Kemendikbud yang mengeluarkan revisi juknis PPDB 2019 dengan menambahkan kuota prestasi menjadi 15 persen. 

Menurutnya, kebijakan itu buka solusi bijak karena akan menyebabkan kegaduhan baru karena sejumlah daerah sudah menyelesaikan proses pendaftaran PPDB dan tinggal mengumumkan hasil seleksi.

"Surat edaran Mendikbud no.3 tahun 2019 tentang PPDB yang dikeluarkan hari ini tanggal 21 Juni, sangat kontra produktif. Saat ini sebagian besar daerah sudah melakukan PPDB bahkan tinggal menunggu hasil seleksi, kalau ini diterapkan, akan ada 10 persen calon peserta didik jalur zonasi yang akan terpangkas. Dan mereka sudah tahu mereka bakal lolos karena hasil seleksi sudah diumumkan online, ini akan menimbulkan kegaduhan baru dan tambah runyam," tambah Toriq.

Untuk itu, Toriq menyarankan ada revisi juknis PPDB melalui surat edaran Mendikbud tersebut hanya diberlakukan untuk daerah yang belum memulai PPDB.

"Jangan memaksakan solusi ini untuk daerah yang sudah PPDB. Bukan menyelesaikan masalah, nanti malah menimbulkan masalah baru. Kasian calon siswa dan orang tuanya," imbuhnya. (*)

Berita9.com - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dalam cicitannya pascapemberlakuan sanksi baru AS terhadap Teheran, mengatakan politikus yang dekat dengan Presiden Donald Trump haus perang dibanding diplomasi.

"@realDonaldTrump 100 persen benar bahwa militer AS tidak ada urusannya dengan Teluk Persia. Pemindahan pasukannya benar-benar sejalan dengan kepentingan AS dan dunia. 

Namun, sekarang jelas #B_Team tidak peduli dengan kepentingan AS. Mereka meremehkan diplomasi dan haus akan perang," cuitnya.

Zarif pernah mengatakan Tim B meliputi Penasihat Keamanan Nasional John Bolton dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dia menilai mereka dapat menyeret Trump ke dalam konflik dengan Teheran.

Trump menargetkan sanksi baru AS terhadap Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran lainnya, Senin (24/6). 

Menteri Keuangan Steve Mnuchin mengatakan Zarif juga akan dikenai sanksi pekan ini.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Senin, AS sedang membangun koalisi dengan sekutunya untuk melindungi jalur pengiriman di Teluk. 

Hal tersebut menyusul serangan terbaru terhadap kapal tanker minyak. AS menyalahkan Iran atas serangan tersebut.

Iran membantah terlibat dalam serangan tanker. Sebanyak enam kapal tanker terkena ledakan, termasuk dua tanker Saudi di dekat Selat Hormuz. (*)

Berita9.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai karakter dalam penegakan hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah digodok DPR dan pemerintah jauh lebih lunak dibandingkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

"Misalnya pasal 76 ayat 1 RKUHP, memuat beberapa kriteria yang memungkinkan bagi hakim tidak menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan," kata Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang dalam seminar "Menelaah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP" di Hotel Century, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Menurut dia, ada 14 kriteria yang bisa diterapkan hakim untuk mengesampingkan pidana kepada pelaku di antaranya yang berusia di bawah 18 tahun, berusia di atas 75 tahun, sudah mengembalikan kerugian negara dan pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan korupsi.

Apabila itu diterapkan, maka akan sulit diterima publik dan tidak adil untuk kasus kejahatan serius seperti korupsi.

"Jika keadaan ini terpenuhi maka hakim boleh, walau di dalamnya ada pidana, boleh tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku. Tentu pendekatan ini akan jadi sangat tidak fair kalau digunakan dalam rangka menegakkan kasus serius seperti korupsi," ucapnya.

Rasamala menambahkan aturan tersebut menjadi satu kekhawatiran bagi KPK apalagi saat ini RKUHP akan dikebut untuk segera disahkan.

KPK, menurutnya, sudah beberapa kali mengirimkan catatan melalui surat yang dikirim kepada Panitia Kerja DPR, tim internal Kemenkumham hingga presiden.

Salah satu catatan penting dari surat tersebut adalah menolak dimasukkanya delik korupsi dalam RKUHP itu karena sudah diatur dalam UU Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi.

Selain menciptakan tumpang tindih dengan Undang-undang yang sudah ada, dimasukkan korupsi dalam RKUHP akan menjadikan kasus tersebut sebagai kasus hukum biasa..

Meski begitu, KPK akan mendukung penyelesaian RKUHP asalkan tidak memasukkan delik korupsi. Pasalnya, legislasi yang sudah tertinggal jauh ini menjadi salah satu problematika hukum yang dihadapi sekarang ini.

"Posisi KPK terkait KUHP adalah mendukung KUHP namun di bagian lain kami menolak dimasukkannya delik korupsi di dalam KUHP, " tegasnya. (*)

 

Go to top