Berita9.com - Sudah dua pekan berlalu, teror penyiraman air keras kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan tak kunjung terungkap.

Kasus Novel dan beberapa peristiwa belakangan dianggap sebagai upaya melemahkan KPK. Karenanya Indonesia Corruption Watch (ICW) dan aktivis perempuan antikorupsi mendesak agar Polri bisa segera menemukan siapa pelaku dan motif di balik perbuatan mencelakai Novel.

Salah satu aktivis perempuan antikorupi Betti Alisjahbana yakin, di Indonesia khususnya Polri banyak orang-orang terbaik yang bisa diterjunkan untuk mengungkap kasus itu. Apalagi, kata dia, sebelumnya Polri telah banyak mengungkap kasus-kasus terorisme.

"Kita perlu orang terbaik untuk mengungkap ini," kata Betti di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (23/4).

Dia yakin dengan keahlian, maupun kecanggihan teknologi yang ada, Polri mampu mengungkapnya. Bahkan, dia mendorong bila perlu pengungkapan ini melibatkan Densus 88 Antiteror Mabes Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

"Saya yakin kalau kita lakukan dengan serius, kredibel dan melibatkan orang terbaik ini akan bisa diungkap," ujar Betti.

Dia berbaik sangka, ada kemauan Polri untuk mengungkap kasus ini. Hanya saja, Betti mengatakan, belum semua orang terbaik diterjunkan untuk melakukan pengungkapan. "Kita butuh orang terbaik untuk diterjunkan karena ini bukan kriminal biasa," jelas Betti.

Dia pun mengatakan, polisi jangan cuma bergantung pada tidak adanya saksi mat yang melihat langsung penyiraman. Menurutnya, penelusuran bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. "Saya bukan ahlinya ya, tapi kan bisa dilihat komunikasi-komunikasi sebelumnya, rentetan kejadian sebelumnya," katanya.

Betti mengatakan, jangan sampai persoalan ini dibiarkan dan dianggap hanya kasus kriminal biasa. "Kalau itu dibiarkan, jangan heran kalau kasus seperti ini akan terjadi lagi," kata mantan juru bicara tim panitia seleksi calon pimpinan KPK itu.

Menurut Betti, kasus ini tidak hanya berdampak ke Novel maupun KPK. Namun, ujar Betti, dampaknya juga dirasakan oleh semua orang yang ingin aktif memberantas korupsi. (**/JPG)

Berita9.com - Center For Budget Analysis (CBA) meminta kepada Presiden Jokowi mengevaluasi Direktur Utama BPJS Kesehatan. Bila perlu ganti dirut BPJS Kesehatan saja kalau tidak bisa menghilangkan defisit anggaran dalam pengelolaan anggaran BPJS kesehatan.

"Enak banget iya, Jadi direksi atau dewan pengawas BPJS kesehatan. Gaji atau tunjangan besar banget tapi soal banyaknya kendala pekerjaan, bukannya diselesaikan tapi selalu digampangkan saja," kecam Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi melalui pesan singkatnya. (23/4).

Uchok menyampaikan, berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan, pendapatan iuran sangat rendah bila dibandingkan dengan pengeluaran atau beban jaminan kesehatan. Hal menyebabkan BPJS kesehatan selalu mengalami defisit untuk setiap tahun.

Pada tahun 2014, urai Uchok, defisit anggaran sebesar Rp 4,2 triliiun dan meningkat jadi Rp 4,3 triliun di tahun berikutnya. Hal ini disebabkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan hanya sebesar Rp 52.7 triliiun. sedangkan beban pengeluaran untuk jaminan kesehatan bisa sampai sebesar Rp 57 triliun.

"Tetapi pihak direksi atau pengawas BPJS kesehatan, santai-santai saja, dan tak usah mikir darimana untuk menutup defesit anggaran ini. Mereka hanya cukup makan gaji buta saja, defisit bisa ditutupi tanpa kerja keras mereka," kritiknya.

Untuk menutupi defesit anggaran pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memberikan penanaman modal negara sebesar Rp 5 triliun kepada BPJS Kesehatan. Ironisnya, lanjut Uchok, defisit anggaran yang terus membengkak tiap tahun justru dibiarkan tunggakan hutang atau iuran wajib pemerintah daerah yang berasal dari 34 provinsi dan 448 ota/kabupaten Kepada BPJS Kesehatan.

Untuk diketahui, posisi nilai hutang atau iuran wajib pemerintah daerah tahun 2004 sampai sampai tahun 2013 mencapai Rp 854.312.658.806. Sedangkan tahun 2014 sebesar Rp 425.928.776.680. Total jumlah hutang atau iuran wajib Pemda periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 mencapai Rp1.280.241.435.486 yang belum dibayar kepada BPJS Kesehatan.

Ia yakin andaikan para pengurus atau dirut mau bekerja keras menagih hutang ke Pemda, maka lubang desifit anggaran bisa sedikit ditutupi.

"Kalau terus menerus terjadi defisit anggaran, bisa-bisa BPJS kesehatan bangkrut," cetusnya.

(**/WID)

Berita9.com - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri mengajak serikat pekerja/serikat buruh terus menguatkan dialog sosial di perusahaan dalam menghadapi tantangan pekerja dalam hubungan industrial.

"Kita mau bicara soal kesejahteraan, penyelesaian masalah, peningkatan kapasitas kompetensi pekerja, semua kuncinya di penguatan dialog sosial. Karenanya pekerja dan dunia pengusaha harus sama-sama membuka ruang dialog dan mencari solusi dari semua masalah yang ada," kata Menaker dalam pernyataan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Minggu. (23/4).

Perusahaan juga didorong untuk terus membuka dan mempromosikan dialog sosial sehingga jika muncul permasalahan dapat didiskusikan di atas meja dan diatasi dengan baik.

Dalam menyambut peringatan Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei, Menaker juga mengingatkan serikat pekerja untuk mendorong dan membantu anggotanya untuk meningkatkan kompetensi sehingga pekerja tidak terjebak dalam jabatan tertentu dalam posisi tertentu seumur hidup. 

"Artinya pentingnya peningkatan kompetensi agar pekerja punya jenjang karir dari paling bawah, naik secara terus menerus. Jadi ketika terjadi kenaikan upah, maka upah itu menyesuaikan kenaikan kompetensi, masa kerja," ujar Menaker.

Hanif mengingatkan bahwa sekedar menggelar aksi massa tidak akan membuat keinginan serikat pekerja dituruti misalnya tuntutan kenaikan upah.

"Ini akan jadi persoalan, jumlah angkatan kerja kita yang 125 juta orang itu, 60 persen masih lulusan SD dan SMP. Kalau lulusan SD-SMP sudah dapat pekerjaan, demo minta kenaikan upah terus, tapi kompetensi tidak bertambah. Nah itu sama-sama buat pusingnya," terang Hanif.

Karena itu, isu peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian serikat pekerja dan kalangan dunia usaha dan harus dicari terobosan agar dunia usaha ikut membantu agar mereka yang belum bekerja bisa mendapatkan kompetensi melalui program pemagangan yang sedang digalakkan pemerintah. (**/Ant)

Go to top