Jakarta - Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan investasi Pertamina pada blok BMG Australia dinilai tersangka penuh dengan kejanggalan. 

Menurut tersangka kasus investasi blok BMG Australia oleh Pertamina, Ferederick Siahaan dan Bayu Kristanto, sejumlah tahapan penyidikan berjalan tidak seperti biasanya. Pengacara Ferederick, Hotma Sitompul, mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menggunakan kantor akuntan pajak (KAP) Soewarno dalam melakukan perhitungan kerugian negara. 

Sedangkan, lanjut Hotma, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit investigatif dalam pembelian blok BMG oleh Pertamina pada 2012 dan tidak ditemukan adanya kerugian negara. 
 
"Sehingga penggunaan KAP tersebut membuat keabsahan hasil audit BPK menjadi dipertanyakan. Metode ini seolah seperti menjadi senjata rahasia Kejaksaan untuk menaikkan kasus ini ke persidangan," kata Hotma dalam keterangannya di Jakarta, Senin 19 November 2018. 

Alih-alih menggandeng BPK, Kejaksaan Agung justru meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kampianus Roman untuk menilai kerugian negara. Padahal KJPP tersebut pernah dibekukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melalui Keputusan Nomor 780/KM.1/2016 tanggal 8 Agustus 2016.

Tidak hanya itu, kejanggalan lain, diutarakan Hotma, kliennya tidak bisa melakukan praperadilan. Padahal hal tersebut adalah salah satu hak seorang terdakwa. 

“Adalah hak seorang terdakwa untuk mempermasalahkan pelanggaran hukum tersebut dengan mengajukan upaya hukum praperadilan, Namun hal ini dikandaskan oleh penuntut umum dengan cara yang tidak elegan,” kata Hotma.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah mantan petinggi Pertamima sebagai tersangka atas kasus tersebut. Mereka adalah mantan Direktur Utama Karen Agustiawan, mantan Direktur Keuangan Fredrick ST Siahaan, dan mantan Manager Merger and Acquisition (M&A) di Direktorat Hulu Bayu Kristanto, serta mantan Chief Legal Councel and Compliance Genades Panjaitan. (*)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengembangkan dugaan aliran uang Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu kepada jajaran Polda Sumatra Utara.

Uang itu disinyalir untuk menghentikan kasus dugaan korupsi istri Remigo, Made Tirta Kusuma Dewi.

"Nanti penyidik yang akan mengembangkan hal ihwal tentang itu (aliran uang Bupati Pakpak Bharat kepada jajaran Polda Sumut), seperti apa sebenarnya?" kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (19/10).

"Apa relevan atau tidak fakta itu melakukan korupsi untuk menyogok," ujarnya menambahkan.

Istri Remigo, Kusuma Dewi terlibat kasus dugaan korupsi dana kegiatan fasilitasi peran serta tim penggerak PKK Kabupaten Pakpak Bharat pada 2014 silam. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Polres Pakpak Bharat.

Sejumlah pihak sempat dipanggil untuk dimintai keterangannya. Kasus istri sang bupati Pakpak Bharat lantas dilimpahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara, pada awal 2018.

Namun, belakangan kasus dugaan korupsi itu telah dihentikan jajaran Ditreskrimsus pada pekan lalu. Alasan penghentian kasus itu lantaran Kusuma Dewi telah mengembalikan uang diduga hasil korupsi sebesar Rp143 juta.

Saut mengatakan bahwa pihaknya tak pernah menghentikan penanganan kasus, meski saksi maupun tersangka mengembalikan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

"Kamu kan tau kalau di KPK mengembalikan uang pidananya tetap jalan," ujarnya.

Lebih jauh, Saut menegaskan pihaknya akan mengembangkan aliran uang Remigo yang salah satunya diduga digunakan untuk kepentingan pengamanan kasus sang istri di Polda Sumatera Utara.

"Nanti KPK akan kembangkan seperti apa dan kearah mana penyidik KPK pasti paham membuat detail-detailnya seperti apa," ujarnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menegaskan pihaknya sudah menghentikan penyelidikan dugaan kasus yang menyeret nama istri Bupati Remigo. Kasus itu dihentikan, kata Tatan, lantaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memastikan kerugian negara dalam kegiatan PKK Pakpak Bharat sebesar Rp 143 juta sudah dikembalikan.

"Itu dari hasil klarifikasi sehingga penyelidikan kasus tersebut dihentikan. Kasus itu masih tahap penyelidikan. Dugaan kerugian negara Rp143 juta sudah dikembalikan," kata Tatan kepada wartawan, Senin (19/11).

KPK menetapkan Remigo bersama Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali; dan Hendriko Sembiring pihak swasta sebagai tersangka suap. Remigo diduga menerima suap Rp550 juta terkait proyek di Dinas PUPR Pakpak Bharat.

Lembaga antirasuah itu merinci penerimaan uang Remigo sebanyak tiga kali, yakni Rp150 juta pada 16 November 2018, dan Rp250 juta dan Rp150 juta pada 17 November 2018. Uang itu diduga digunakan untuk kepentingan Remigo, termasuk mengamankan kasus sang istri di Polda Sumatera Utara. (*)

Berita9.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Andre Rosiade menyoroti penangkapan Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara Remigo Yolando Berutu oleh KPK.

Andre menyebut ini kesekian kalinya kepala daerah pendukung capres petahana Jokowi terlibat korupsi.

Sebelum Remigo, kepala daerah pendukung Jokowi yang dicokok KPK ialah Wali Kota Pasuruan yang juga kader PDIP Setiyono, Bupati Malang yang juga kader NasDem Rendra Kresna, dan Bupati Bekasi yang juga kader Golkar Neneng Hassanah Yasin.

"Dan terjadi lagi politisi sontoloyo pendukung Pak Jokowi ditangkap KPK karena suap," kata Andre dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/11).

Dia mengungkapkan, Remigo merupakan kader Partai Demokrat yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Jokowi Pilpres 2019. "Dia melawan arus dari Demokrat yang sudah resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno," jelasnya.

Andre menambahkan, pihaknya mendukung sikap KPK yang tanpa pandang bulu menangkap kepala daerah pendukung capres petahana. Dengan adanya penangkapan kepala daerah pendukung petahana, dia menyebut bahwa pemerintahan Jokowi beserta pendukungnya tidak suci dari praktik suap.

"Penangkapan terhadap kepala daerah pendukung inkumben akan membuka mata publik seperti apa pemerintahan sekarang dan para pendukungnya. Mereka adalah sekelompok orang bermasalah yang mencoba saling melindungi," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga mendukung KPK membongkar semua kasus kepala daerah yang tiba-tiba mendukung Jokowi dan diduga terlibat kasus. Andre tak ingin ada tudingan bahwa KPK hanya bisa menjerat pelaku korupsi kelas teri, sementara yang kakap lolos.

"Bagaimana dengan kasus mantan Gubernur NTB TGB yang sebelumnya sempat diperiksa KPK, kok tidak ada kelanjutan. Jangan-jangan banyak kepala daerah yang menjadi kader oposisi mendukung inkumben karena ingin mendapat perlindungan hukum karena diduga terbelit kasus," pungkasnya. (*)

Go to top