Perihal Putusan MK, DPR Tak Mau Diadu Dengan KPK

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas mengenai Panitia Khusus Hak Angket DPR dan menyatakan bahwa Pansus tersebut sah secara konstitusi. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas mengenai Panitia Khusus Hak Angket DPR dan menyatakan bahwa Pansus tersebut sah secara konstitusi. IST

Berita9.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta semua pihak menyudahi polemik antara DPR dengan KPK. Hal ini untuk mencegah reaksi usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi pasal terkait keabsahan Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK.

"Harapan saya, sudahlah jangan adu-adu lagi DPR dengan KPK terhadap putusan MK," kata Bambang alias Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/2).

Pansus Angket KPK, kata dia, sudah diputuskan berakhir masa kerjanya dan akan menyampaikan laporan akhir berupa kesimpulan dan rekomendasi di rapat paripurna penutupan sidang pada 14 Februari mendatang.

Dengan demikian, Bambang menegaskan tidak ada perpanjangan masa kerja Pansus, termasuk pengubahan rekomendasi yang telah disusun.

"Enggak ada. Saya pastikan kerja Pansus selesai dan dilaporkan pada tanggal 14 Februari," katanya.

Bamsoet mengatakan, saat ini tugasnya sebagai ketua DPR memperbaiki hubungan antara parlemen dengan KPK agar suasana kondusif karena menjelang agenda politik nasional yaitu pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019.

MK telah menolak uji materi Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membahas mengenai Panitia Khusus Hak Angket DPR.

Dengan putusan ini, Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK yang dibentuk DPR tetap sah dan berjalan terus.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon," ucap Hakim Arief Hidayat saat membacakan putusan perkara bernomor 36/PUU-XV/2017, Kamis (8/2).

Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi berpendapat bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif penunjang pemerintah karena dibentuk berdasarkan undang-undang. Karena itu, pembentukan panitia hak angket oleh DPR sesuai dengan undang-undang. 

(**/Cin)

Rate this item
(0 votes)
Go to top