Akademisi Beda Pandangan Soal Omnibus Law Pro UMKM

Berita9.com - Sejumlah akademisi dan pelaku usaha hadir dalam pembahasan seri ketiga RUU Omnibus Law yang diinisiasi Himpuni (Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia). Ada beda pandangan.

Pembicara yang hadir, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof Muhammad Firdaus; Guru Besar Fakultas Ekonomi UNJ, Prof Dedi Purwana; Arrbey Chief Strategy Consultant sekaligus Ketua Komite Tetap bidang Ekspor Kadin, DR Handito Joewono; pengusaha sekaligus akademisi Dewi Motik Pramono; Owner Backpaker Teacher, Dirgantara Wicaksono. Acaranya berlangsung di Gedung PBNU, Jakarta, membabar gagasan Omnibus Law untuk pemberdayaan dan perlindungan UMKM.

Prof Dedi memandang perlu adanya Omnibus Law untuk melindungi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dia memandang, selama ini, isu UMKM hanya digelontorkan menjelang pilpres. Artinya, ini merupakan komitmen pemerintah untuk membuat UMKM menjadi naik kelas. "Melihat orientasi pemerintah, pemberdayaan UMKM ini penting. Nyatanya UMKM itu sejak krisis moneter itu bisa bertahan dengan baik daripada yang skala besar," papar Dedi.

Menurutnya, UMKM merupakan solusi untuk menghadapi bonus demografi di masa depan. Yang perlu dikawal, kata dia, adalah kemampuan UMKM untuk memanfaatkan payung hukum ini. Sayangnya, setelah menelaah beberapa pasal, dia tidak menemukan keterlibatan perguruan tinggi dalam RUU Omnibus Law di bidang UMKM ini.

Di mana, kebijakan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mensyaratkan adanya pemagangan UMKM masuk mata kuliah di kampus. "Kalau mengandalkan usaha besar, tidak cukup. Kami berharap mahasiswa-mahasiswa kami bisa kami cemplungkan di UMKM untuk kuliah praktik. Supaya bisa mengakomodasi tujuan kampus merdeka," ujarnya.

Pandangan senada disampaikan DR Handito yang terlibat dalam perumusan Omnibus Law. Dia menepis anggapan bahwa RUU yang tengah dirancang ini, merupakan titipan dari oknum pengusaha.

"Minimal kita tanya ke pelaku usaha, yang menghambat itu apa, lalu kita kasih ke pemerintah dan diolah di DPR. RUU ini dalam rangka mempermudah berusaha. Peraturan-peraturan yang susah dibuang, arahnya ke sana," ujarnya.

Dia bercerita, banyak peraturan yang memang menghambat, khususnya untuk para pelaku UMKM. Beberapa waktu lalu, ada kasus produk UMKM di salah satu daerah yang nyaris gagal ekspor. Sebab tidak mengantongi surat izin sebagaimana persyaratan undang-undang yang berlaku.

"Ada salah satu produk kopi dalam kumpulan produk satu kontainer. Kopi senilai 5 jutaan itu musti mengantongi ijin dari Kementerian Pertanian. Lalu ada produk lagi kerajinan yang musti dapat ijin dari kementerian terkait. Begitu masuk Omnibus Law, aturan ini kami hapus. Ini untuk mendorong UMKM supaya mampu bersaing," paparnya.

Sementara Motik berpandangan berbeda. Dikatakan, dalam ikhtiar untuk memajukan UMKM, yang diperlukan hanyalah kemudahan, pemberdayaan dan kesempatan. Dia pun membabar pengalamannya selama mendampingi pelaku UMKM di beberapa daerah. "Enggak usah pakai kata-kata perlindungan. Franchise, tahu gejrot, 1,5 udah dapet gerobak. Udah mereka jalan bisa jualan. Beri mereka kesempatan," jelasnya.

Dia menyoroti mahalnya bunga pinjaman dari bank. Di mana, bunga kredit untuk UMKN sebesar 0,5% dirasa berat. Belum lagi pajak yang musti ditanggung pelaku UMKM. "Karena untuk pengusaha kecil asal bisa dagang bisa makan, kalau terikat pajak-pajak jadi berat. Maka berilah kesempatan. Misalkan ada pameran, harganya jangan mahal-mahal," tandasnya.

Motik menyarankan, bank UMKM tidak hanya menjadi simbol, namun proaktif melihat perkembangan di lapangan. Prof Firdaus memberikan beberapa catatan terkait Omnibus Law UMKM ini. Antara lain yaitu soal pasal-pasal yang menyinggung tentang kemudahan perizinan berusaha.

Pemerintah Pusat memberikan nomor induk berusaha secara elektronik, yang merupakan perizinan tunggal. Untuk usaha yang berisiko tinggi, usaha mikro dan kecil wajib memiliki sertifikasi standar atau izin.

Menurutnya, rancangan ini merupakan hal yang baik dalam kaitan izin tunggal, namun untuk usaha yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan dan lingkungan masih belum jelas maksud dan/atau izin.

Selain itu, usaha mikro diberikan kemudahan administrasi perpajakan. Kegiatan usaha mikro dan kecil dapat dijadikan jaminan kredit program. Ada kemudahan pengurusan HAKI, impor bahan baku an fasilitasi ekspor.

"Namun belum diatur secara tegas mengenai perbedaan perpajakn antara usaha kecil dan menengah (hanya mikro). Selama ini kebijakan kemudahan impor bahan baku seperti KITE IKM belum berjalan efektif, karena sosialisasi yang belum masif," jelasnya.

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top