Kartel Harga Tiket Pesawat Meresahkan Bangsa

Berita9.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPUU) mulai menyelidiki dugaan adanya kartel kenaikan harga tiket pesawat dan jasa kargo udara. Penelitian ini merupakan inisiatif KPPU setelah mendengar indikasi informasi yang beredar di masyarakat.

Kartel, mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah gabungan perusahaan sejenis yang bertujuan untuk mengendalikan permintaan, produksi, dan harga produk atau jasa. Warganet tiga pekan terakhir mengeluhkan mahalnya harga tiket penerbangan ke berbagai daerah di Indonesia. Mereka membandingkan harga tiket domestik dengan harga tiket luar negeri yang lebih murah. Sorotan terutama ke maskapai Lion Air, Garuda Indonesia, dan Citilink. 

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, KPPU memanggil pihak-pihak terkait dalam tahap penelitian, yaitu maskapai dan pemerintah. Dia menambahkan, KPPU sudah memanggil perusahaan maskapai penerbangan dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk meminta keterangan terkait dugaan kartel.

“Yang harus kita pahami bersama, tahap penelitian ini bukan berarti bersalah,” kata Guntur, di Jakarta, Senin (21/1).

Selanjutnya, KPPU akan menggunakan data sekunder untuk memverifikasi berbagai informasi. Guntur menjelaskan, poin dari penelitian KPPU adalah untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa kenaikan tarif tiket pesawat yang terjadi termasuk dalam kategori praktik kartel atau tidak.

Penelitian terhadap dugaan kartel harga tiket sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu, sementara dugaan kartel harga kargo baru dimulai pada Senin (21/1). Guntur tak bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meneliti dugaan praktik kartel. "Karena, semua ini sangat tergantung dari progres di lapangan," kata dia.

Untuk meneliti dugaan praktik kartel, KPPU mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal itu melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau suatu perjanjian yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyakini tidak ada praktik kartel dalam kenaikan harga tiket pesawat. Meski begitu, ia mempersilakan KPPU untuk membuktikan adanya dugaan tersebut.

Menurut dia, KPPU memang memiliki kewenangan untuk mencegah dan mengatasi praktik persaingan tidak sehat. "Tapi, kalau menurut saya, saya rasa tidak ada (kartel harga tiket pesawat),” ujar Budi di gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (21/1).

Budi menyadari, harga tiket pesawat sedang menjadi sorotan banyak pihak. Sebagai regulator, kata Budi, Kemenhub siap menyederhanakan peraturan yang dinilai masih menyulitkan maskapai dan industri penerbangan secara umum.

Ia akan mengkaji terlebih dahulu peraturan penerbangan dengan sejumlah pihak dan pemangku kepentingan terkait. "Nanti kita lihat," kata Budi.

Penyederhaan regulasi penting dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan konsumen dan maskapai. Kenaikan tarif pesawat memang memberatkan konsumen. Namun, di sisi lain, maskapai dihadapkan pada kondisi sulit akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan naiknnya harga avtur.

Tak ada pelanggaran

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan, Kemenhub sudah memeriksa keadaan sebenarnya terkait pelayanan penumpang, termasuk soal harga tiket. Selain itu, Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (Inaca) juga telah menurunkan harga tiket pesawat dengan mempertimbangkan keluhan masyarakat.

Polana menuturkan, sampai saat ini belum ada aturan yang dilanggar oleh maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat. “Harganya masih sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan PM 14 Tahun 2016,” ujar Polana menjelaskan.

Dia menjelaskan, harga tiket pesawat memang lebih berfluktuasi dibandingkan moda transportasi lain. Hal tersebut dikarenakan sifat bisnis penerbangan yang juga fluktuatif. "Bisnis penerbangan bergantung pada momen sibuk atau sepi," kata dia.

Terkait regulasi, Polana mengatakan, PM 14 Tahun 2016 yang mengatur tarif batas penerbangan belum pernah direvisi sejak 2016. Padahal, menurut dia, berdasarkan undang-undang yang berlaku, PM bisa direvisi apabila ada kondisi yang menyebabkan iklim usaha tidak sehat, dalam hal ini bergejolaknya nilai tukar rupiah dan harga avtur.

Kemenhub telah menyerahkan usulan Inaca untuk menaikkan tarif batas bawah sebesar lima persen menjadi 35 persen dari tarif batas atas kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Namun, usulan itu masih tertahan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi dalam pasar tarif maskapai penerbangan. Menurut dia, harga lebih baik diserahkan pada mekanisme pasar.

"Akan tetapi, pemerintah punya batasan harga atas dan harga bawah. Saya pikir Pak Menteri Perhubungan sudah atur dengan baik soal itu," ujar Luhut.

Menurut mantan menko polhukam itu, penyesuaian harga tiket pesawat bisa terus dilakukan, tetapi membutuhkan waktu untuk mencapai keseimbangan harga. Terkait masalah harga avtur tinggi yang membuat harga tiket pesawat menjadi mahal, Luhut sepakat dengan banyak pihak untuk membahasnya.

Penumpang turun

Kenaikan harga tiket pesawat sejak dua pekan terakhir membuat orang berpikir ulang untuk bepergian menggunakan si burung besi itu. Penurunan tarif yang sudah disepakati asosiasi maskapai, belum terjadi di semua daerah. 

Di Padang, suasana ruang check in Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, terlihat lengang pada Ahad (20/1) pagi. Hanya ada beberapa calon penumpang.

Kenaikan harga tiket pesawat membuat jumlah penumpang pengguna jasa angkutan udara di Bandara Internasional Minangkabau berkurang hingga 3.000 orang per hari berdasarkan data yang dihimpun PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara.

Pimpinan Humas PT Angkasa Pura II BIM Fendrick Sondra menyebut, pergerakan penumpang pada awal tahun ini untuk kepergian dan kepulangan hanya sekitar 7.000 penumpang, turun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 11 ribu penumpang.

Pada 18 Januari 2019, total penerbangan regional yang datang dan pergi sebanyak 29 pesawat dengan jumlah pergerakan penumpang 8.657 orang. Tingkat keterisian penumpang untuk keberangkat mencapai 88,92 persen dan kedatangan 74,14 persen.

Pada 19 Januari 2019, jumlah pergerakan penumpang mencapai 7.795 orang dengan perincian tiba 3.356 penumpang dan berangkat 3.202 orang, sedangkan tingkat keterisian pesawat 87,03 persen untuk kedatangan dan 82,08 persen untuk kepulangan.

Seorang warga Padang, Ardi, mengeluhkan masih tingginya harga tiket pesawat. Dalam kondisi normal, harga tiket pesawat rute Padang-Jakarta kelas ekonomi untuk maskapai berbiaya murah hanya sekitar Rp 700 ribu hingga Rp 900 ribu. Saat ini, sekitar Rp 1,3 juta.

Harga tiket serupa untuk maskapai layanan penuh yang sebelumnya berkisar Rp 900 ribu hingga Rp 1,3 juta naik hingga Rp 1,9 juta.

Meski begitu, penerbangan rute Padang-Jakarta dengan transit di Kuala Lumpur, harga tiketnya lebih murah, yakni sekitar Rp 1,1 juta. "Masa saya mau ke Jakarta karena ingin murah harus lewat Malaysia dulu, mesti punya paspor dulu, ini sudah tidak masuk akal," ujar Ardi.

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top