Komisi IV DPR Minta Buwas Benahi Tata Kelola Pangan RI

Berita9.com - Komisi IV DPR meminta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas lebih buas lagi dalam membenahi tata kelola pangan di Indonesia. Mulai dari menghentikan ketergantungan pada impor beras hingga memberantas mafia di sektor ini. 

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat Guntur Sasono mengatakan Buwas perlu lebih buas karena keberaniannya menentang impor beras beberapa waktu lalu rupanya memberi dampak. Menurutnya, meski impor tetap ada, namun realisasinya terbilang minim. 

"Saya mohon Pak Buwas lebih buas lagi karena dengan hentikan impor kemarin terasa sekali. Bagaimana kalau kita impor pangan terus?," ucap Guntur saat rapat Komisi IV DPR dengan Bulog, (25/6). 

Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi total impor beras Indonesia dari beberapa negara mencapai 444,5 ribu ton pada 2019. Jumlah tersebut memang lebih rendah dari 2,25 juta ton pada 2018. 

Selain lebih buas untuk menentang impor, Guntur pun melihat Buwas perlu lebih banyak mengeluarkan terobosan untuk kemajuan tata kelola pangan nasional, khususnya beras. "Jadi saya minta ada terus terobosannya," imbuhnya. 

Sementara Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menilai tugas Buwas sejatinya bukan hanya membenahi tata kelola beras dari sisi impor, namun juga para mafia. Sebab, menurutnya selama para mafia ini masih bermain, maka sulit membenahi tata kelola pangan.

Menurut Luluk, pemberantasan mafia di sektor pangan semakin penting karena Indonesia sedang menghadapi pandemi virus corona atau covid-19. Ia khawatir mendesaknya pemenuhan ketersediaan pangan di tengah corona membuat kebijakan impor dari pemerintah lebih leluasa. 

Padahal, aktivitas impor masih kerap jadi celah untuk mafia beraksi. "Ternyata mafia masih cukup punya keleluasaan untuk mengatur dan menguasai sektor pangan. Dengan adanya covid, mungkin ada pembebasan masuk impor. Ini bisa mengamankan ketersediaan pangan, tapi di sisi lain jadi ancaman dari oknum mafia," ujarnya. 

Berbeda, Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet justru tak setuju bila Buwas lebih buas. Menurutnya, sikap buas lebih cocok diterapkan bila Buwas masih menjadi pimpinan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)  Kepolisian RI. 

"Saya tidak setuju Pak Buwas lebih buas, coba ini diubah karena Bulog ini berbeda dengan lembaga Bapak dulu (Bareskrim). Justru ini butuh lebih bagaimana sikap entreprener Bapak. Jadi saya harap Pak Buwas tidak lebih buas," katanya. 

Menurut Slamet, Buwas justru harus bisa bersikap lebih ramah dalam berkomunikasi dengan berbagai pihak, khususnya yang bisa menjadi mitra kerja sama Bulog. Hal ini diperlukan agar pemanfaatan beras Bulog bisa lebih luas. 

Misalnya, dengan lebih rajin berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang membawahi urusan tata kelola administrasi seluruh daerah di Tanah Air. Selanjutnya, pendekatan ini bisa diteruskan dengan para pimpinan daerah, baik bupati, wali kota, hingga gubernur. 

"Lakukanlah pendekatan informal dengan yang lain. Coba Pak Buwas satu pintu dengan Kementerian Dalam Negeri agar seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia itu bisa pakai beras Bulog," tuturnya. 

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top