MAKI Akan Gugat Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi

Berita9.com - Begitu mengetahui Undang-Undang nomor 30 tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disahkan, penggiat anti korupsi yakni MAKI ancang-ancang akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). MAKI menilai pengesahan tersebut menjadi langkah mundur dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Ini menjadi langkah mundur dalam pemberantasan korupsi, apapun revisi adalah pelemahan KPK, omong kosong retorika penguatan,” tegas Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, Selasa (17/9).

Menurutnya, tidak perlu ada yang direvisi dari UU tersebut. Karena dengan adanya revisi itu maka posisi KPK jelas akan semakin lemah. Boyamin mengatakan, dari pada melakukan revisi pada UU KPK lebih baik merevisi UU Kepolisian dan UU Kejaksaan. Hal itu ditujukan untuk mendorong dua institusi penegak hukum itu bisa lebih berprestasi dalam pemberantasan korupsi. Sehingga bisa bersaing dengan KPK.

“Ini ibarat kepiting yang menarik kepiting lainnya yang berusaha keluar dari botol. Karena kepiting ini tidak mau ada yang berhasil keluar dari botol, maka mereka menarik kepiting itu agar tidak ada yang berhasil keluar dan jatuh kebawah lagi,” bebernya.

Boyamin menegaskan bahwa pengesahan UU KPK ini jelas sangat mengecewakan. Untuk itu, MAKI berencana mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Sudah pasti setelah UU KPK disahkan, kami akan mengajukan gugatan ke MK. Semoga segera, semaksimal mungkin sebulan kemudian kami akan mengajukannya. Banyak komponen yang ingin mengajukan hal yang sama ke MK,” terangnya.

Boyamin juga menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah ingkar janji. Sehingga, apa yang dilakukannya membuat banyak pihak kecewa. Beberapa poin yang dipandang Boyamin sangat melemahkan KPK seperti pencabutan status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut.

“Pimpinan KPK dicabut statusnya sebagai penyidik dan penuntut, sehingga KPK nanti kelasnya akan bersaing dengan Satpol PP. Ada sembilan item yang direvisi, dari jumlah itu setidaknya enam item yang dirilis semuanya berpotensi melemahkan KPK,” tandas kuasa hukum Antasari Azhar itu mengakhiri penjelasannya, Selasa (17/9) malam.

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top