Media Asing Prediksi Indonesia Jadi Hotspot Coronanya Asia

Berita9.com - Sebagian besar negara di Asia Tenggara telah berhasil mengendalikan pandemi virus corona di wilayah mereka. Di antara negara-negara tersebut, seperti Vietnam dan Laos misalnya, bahkan tidak mencatatkan kematian satu pun akibat virus tersebut. Namun, kondisi di sebagian besar negara Asia Tenggara ini berbeda jauh dengan negara kita.

Media asal Australia, The Sydney Morning Herald, memprediksi Indonesia berpotensi jadi ‘hotspot' alias pusat virus corona berikutnya di dunia. Menurut The Sydney Morning Herald, status Indonesia tersebut berkaca dari tingkat kematian, jumlah tes, dan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam menangani virus corona.

Hingga Selasa (23/6) pagi, Indonesia telah mencatat total kasus sebanyak 46.845 dengan kematian 2.500 orang (rasio 5,3 persen). Jumlah kasus dan rasio kematian itu jadi yang tertinggi di Asia Tenggara saat ini.

Pemerintah juga mengumumkan bahwa sebanyak 18.735 pasien telah dinyatakan sembuh dengan catatan 25.610 orang berada dalam perawatan.

Adapun dalam 10 dari 14 hari terakhir, Indonesia mencatat penambahan kasus lebih dari 1.000 per hari. Peningkatan jumlah kasus harian itu seiring dengan jumlah tes yang meningkat di kala sejumlah provinsi mulai menerapkan masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Sayangnya, jumlah tes tersebut tampak tidak cukup. Indonesia memang telah melakukan 650.311 tes PCR corona, jumlah yang tampak besar dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Namun, mengingat populasi kita mencapai 273 juta orang, total tes tersebut hanya memiliki rasio 2.378 tes per 1 juta penduduk.

Rasio tersebut hanya menempatkan Indonesia di peringkat 162 dari 215 negara yang punya rasio tes corona terbesar, menurut catatan Worldometer. Indonesia berada di bawah Zimbabwe (3.561 per 1 juta penduduk), Pakistan (4.992 per 1 juta penduduk), dan bahkan India (5.038 per 1 juta penduduk) yang punya populasi 5 kali lipat ketimbang negara kita.

Seperti diketahui, rasio tes PCR Indonesia jauh lebih rendah ketimbang negara-negara yang gagal menerapkan ‘new normal’ karena belum berhasil mengontrol pertumbuhan kasus corona. Padahal, tes tersebut merupakan kunci untuk ‘tracing’ atau melacak kasus agar persebaran virus bisa dikontrol.

Kamu bisa melihat perbandingan Indonesia dengan negara yang gagal menerapkan ‘new normal’ melalui artikel di bawah ini.

Dampak dari kurang masifnya tes corona mengakibatkan jumlah kasus resmi yang diumumkan pemerintah bisa jadi tidak aktual. Sejak April 2020, para ahli juga mengkritisi jumlah kematian pasien corona yang tidak tercatat oleh pemerintah, karena kategori ‘kematian akibat corona’ tidak memasukkan data kematian orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang dikubur dengan protokol COVID-19.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun telah menyarankan agar sebuah negara mencantumkan data kematian ODP dan PDP di samping jumlah kematian pasien positif corona. Namun, hal tersebut sampai saat ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut memunculkan tanda tanya mengenai transparansi data kesehatan yang ada.

Keakuratan dan transparansi data jugalah yang membuat para ahli epidemiologi menyangsikan promosi new normal yang digembar-gemborkan oleh pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang lebih berfokus pada pemulihan ekonomi, di kala penyebaran virus yang belum terkendali dan berada di luar radar pemantauan tes PCR, bisa menjadi bumerang karena wabah justru akan semakin lama selesai.

Peneliti epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Pandu Riono, memperingatkan agar pemerintah tidak memakai istilah new normal. Karena faktanya, dia bilang, "Indonesia itu tak normal, penuh risiko, tidak ada yang hijau."

"Kita semua berjuang menuju Indonesia aman, bukan normal," ujar Pandu.

Tentu, pemerintah berkali-kali menyebut bahwa pemulihan ekonomi di masa new normal mengharuskan orang-orang menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Namun, argumentasi semacam itu juga telah dikritik berkali-kali oleh ahli kesehatan.

Promosi new normal, serta keberadaan hoaks yang tidak terbendung di tengah publik yang iliterasi dengan persoalan kesehatan, bisa membuat masyarakat berpikir wabah sudah selesai dan tidak menjalankan protokol yang seharusnya.

Di tengah carut-marutnya penanganan corona di Indonesia, pemerintah dihadapkan dengan dua pilihan: menetapkan kebijakan yang jauh lebih kuat untuk menghentikan penyebaran penyakit, atau terus-terusan menolak mendengarkan para ahli sampai mengorbankan nyawa.

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top