Pelaku Usaha Kurang Sosialisasi Untuk Manfaatkan FTA

Berita9.com - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengungkapkan bahwa kekhawatiran pemimpin-pemimpin dunia saat ini semakin terlihat akibat kondisi ekonomi dan politik semakin suram.

Itu dirasakannya usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-35 ASEAN di Bangkok, pada 2-4 November 2019 lalu.

Retno mengatakan, dari sisi ekonomi, kekhawatiran itu mencuat karena berbagai lembaga internasional terus merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Diperkirakan pertumbuhannya pada 2019 mencapai titik terendah sejak terjadinya krisis keuangan global pada 2008, yakni hanya di kisaran tiga persen.

"Dari semua pembicaraan, maka satu kesimpulan tampak sekali kekhawatiran para pemimpin dunia mengenai situasi dunia saat ini, baik dari aspek politik dan ekonomi," kata dia di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Selain itu, lanjut dia, kekhawatiran itu semakin menjadi-jadi setelah Managing Director Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgieva, menyebutkan bahwa 90 persen negara-negara ekonomi berkembang, secara serentak akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat pada 2019.

"Atau hampir semua negara mengalami pertumbuhan melambat. Oleh karena itu  Managing Director IMF mengatakan bahwa global dunia saat ini dalam sinkronisasi perlambatan, dan IMF mengatakan, mayoritas pertumbuhan ekonomi dari negara maju lebih suram lagi," katanya.

Meski begitu, lanjut dia, Indonesia dan negara kawasan ASEAN, masih bisa bernapas lega, karena IMF menilai pertumbuhan ekonomi ASEAN masih cukup stabil dan kuat menghadapi berbagai tekanan global, baik perang perdagangan antara Amerika Serikat dan China hingga berbagai persoalan geopolitik.

"Ekonomi Indonesia dinilai masih cukup bagus, aktif dan ekonomi inklusi. ASEAN juga dibilang masih cukup bagus, dilihat sebagai titik terang dalam ekonomi dunia yang sedang suram, dan beliau akui dunia masih dan akan dipenuhi ketidakpastian yaitu tekanan geopolitik dan perdagangan," kata dia.

Sementara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat banyak pelaku usaha belum memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) karena kurang sosialisasi.

"FTA belum banyak dimanfaatkan pelaku usaha karena masih butuh sosialisasi. Kami terus berupaya untuk mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang FTA," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta W Kamdani dalam sambutannya saat Rapat Kerja Nasional Kadin di Jakarta, Selasa.

Di tengah situasi global yang sulit menurut dia, pelaku usaha perlu tahu negara yang bermasalah. Dengan demikian, isu geopolitik menjadi hal penting bagi pelaku usaha.

"Maka itu, kita perlu sinergi lebih erat dengan pemerintah terkait data suatu negara. Jadi, kita tahu keadaan negara yang mendukung," katanya.

Ia menambahkan pelaku usaha perlu melakukan kajian secara mendalam terhadap permasalahan umum dan sektoral, khususnya mengenai investasi dan perdagangan.

"Kajian-kajian dan penguatan riset pasar di antaranya mencakup promosi, market intelligence, pengumpulan data dan informasi hambatan nontarif termasuk regulasi teknis, standar, dan private standard," paparnya.

Selain itu, lanjut dia, dibutuhkan juga pengumpulan data usaha, kecocokan bisnis, dan pendampingan.

"Kami membutuhkan pemerintah untuk melakukan pengawasan pemenuhan komitmen FTA oleh negara mitra dan memberikan fasilitas kepada pengusaha Indonesia yang mengalami kendala dalam pemanfaatan FTA di negara mitra," katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, diperlukan juga adanya dorongan agar pelaku usaha Indonesia dapat Iebih berorientasi pada ekspor dan tidak hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Maka itu, lanjut dia, dalam upaya peningkatan pemanfaatan FTA, Kadin bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan negara mitra telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan untuk menyosialisasikan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Indonesia dalam Eropean Free Trade Association (EFTA) CEPA, dan Indonesia-Korea CEPA.

"Untuk penguatan daya saing pengusaha Indonesia dalam pasar bebas, kami merekomendasikan agar dilakukan feasibility study  secara lengkap termasuk data pasar, permintaan, dan analisis dampak terkait dengan negosiasi FTA sebelum dan selama proses perundingan FTA agar pemerintah dapat menetapkan posisi runding dan prioritas FTA yang sekiranya dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia," katanya.

Selain itu, Ianjut Shinta, konsultasi publik dan swasta juga perlu dilaksanakan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis, baik sebelum, selama, dan sesudah perundingan FTA.

"Kadin telah menerbitkan pedoman public private consultation dan penyusunan posmon paper untuk mendukung itu," katanya.

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top