Pemerintah Permudah Syarat UMKM Untuk Genjot Impor

Berita9.com - Pemerintah akan mempermudah izin untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perseroan terbatas perseorangan lewat Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk menciptakan persaingan yang seimbang antara usaha lain dan UMKM, pemerintah akan meringankan persyaratan UMKM yang ingin menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan. Hal ini dilakukan agar mempermudah pengusaha di sektor ini untuk membuat lembaga dengan dasar hukum yang kuat.

Selain itu, kebijakan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan resiliensi UMKM dalam bersaing dengan usaha-usaha lain. Peningkatan daya saing, ujar Airlangga, akan menghindarkan UMKM dari kebangkrutan.

Ia juga memastikan kebijakan ini merupakan menjadi salah satu poin dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Dengan landasan hukum yang kuat, berarti UMKM ini dilindungi dari kebangkrutan. Bila misalnya UMKM mengalami bangkrut, yang terdampak [kebangkrutan] hanya badan usahanya saja, rumah tangganya [dapur] tidak terganggu," jelasnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (19/12).

Ketentuan ini, lanjut Airlangga, juga akan menghapus persyaratan batasan modal minimal yang diperlukan untuk membuat sebuah PT.

Saat ini, pada pasal 32 ayat 1 dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, modal dasar pembentukan sebuah PT paling sedikit Rp50 juta.

"Ketentuan itu nanti akan kami hapuskan agar UMKM bisa lebih mudah menjadi sebuah PT," lanjutnya.

Sementara Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menargetkan sumbangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada pasar ekspor meningkat dua kali lipat pada 2024.

Teten mengungkapkan kontribusi UMKM pada pasar ekspor baru 14,5 persen. Sementara, 85,5 persen pasar ekspor disumbang oleh perusahaan-perusahaan besar.

"Kami sedang pelajari, memang harapan kami 2024 jadi dua kali lipat dari sekarang," katanya, Jumat (20/12).

Guna mencapai target pertumbuhan itu, ia bilang, sektor UMKM membutuhkan sebuah ekosistem. Rencananya, pemerintah akan memanfaatkan peran PT Sarinah (Persero) sebagai agregator sekaligus pusat pemasaran (trading house) untuk produk UMKM.

"Kami kemarin sudah coba membuat satu penyederhanaan. Nanti untuk produk UMKM kami akan membuat kantor bersama untuk ekspor, jadi semua perizinan, sertifikasi, dan pembiayaan ekspornya di situ," ucapnya.

Selain itu, ia mengaku akan memaksimalkan peran teknologi digital untuk perluasan pasar produk-produk UMKM. Harapannya, produk-produk UMKM tidak hanya beredar di pasar domestik tapi mampu menembus pasar luar negeri.

Menurut dia, varian produk-produk UMKM Indonesia yang diminati konsumen global mulai bertambah. Misalnya, produk dekorasi rumah, furnitur, kerajinan tangan, hingga fesyen dan makanan halal.

"Jadi kami akan fokus mendorong UMKM seperti itu, bukan hanya keripik, akik, dan batik tapi juga masuk ke komoditas unggul," ucapnya.

(**/IST) 
Rate this item
(0 votes)
Go to top