Tahun Terakhir Jokowi Gagal Swasembada Pangan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi), menegaskan, untuk mencapai target swasembada pangan menuju kedaulatan pangan di tanah air, tidak bisa dilakukan secara instan.

"Kalau orang menginginkan bisa swasembada, langsung ketahanan pangan, kemudian meloncat menuju kedaulatan pangan dalam sehari dua hari seperti membalikkan tangan, nggak akan mungkin. Perlu proses dan tahapan," kata Jokowi dalam acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Ia mengatakan, dalam 4,5 tahun terakhir, pemerintahannya masih terkonsentrasi dan terfokus pada pembangunan infrastruktur, baik di desa maupun di kota-kota.

Di desa, misalnya, telah banyak dibangun jalan produksi menuju kebun dan sawah dengan menggunakan dana desa. "Berkaitan dengan jalur logistik besar, jalan tol, pelabuhan, airport kita bangun juga untuk dekatkan produsen ke konsumen. Produsen dan pasar. Kita melihat bahwa ini semuanya tidak bisa instan," katanya.

Jokowi mencontohkan, untuk swasembada jagung, tidak bisa instan. Karena secara fisik di lapangan produksi jagung melimpah tetapi harga jagung jatuh di tingkat petani karena ada impor.

"Saya lihat, produksi jagung per hektare bagus tapi kalau harga jatuh seperti itu untuk apa. Saya cek, impor berapa, benar impor gede banget. Hampir 3,6 juta ton. Sehingga saat itu saya terbitkan Perpres yang membuat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung Rp2.700 per kilogram. Paling tidak dengan harga itu jagung petani terserap dimana pun," kata Jokowi.

Perlu proses sehingga perlakuan serupa pada jagung bisa diterapkan pada komoditas lain, terutama yang banyak diimpor.

Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini, mengatakan hal-hal seperti itu yang saat ini sedang terus dibenahi agar kesejahteraan petani bisa meningkat. "Saya juga senang rumpang hasil hutan. Mereka mulai menanam bawang putih. Kalau panen bagus saya minta diperluas," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu hadir para pengurus dan anggota HKTI versi Oesman Sapta Oedang (OSO) dari seluruh Indonesia. Termasuk Ketua Umum HKTI, Moeldoko yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua DPD, Oesman Sapta Oedang (OSO).

(**/IST)

Rate this item
(0 votes)
Go to top